Banda Aceh – Dalam rangka meredam perkembangan terorisme di daerah, Direktorat Pembinaan Kemampuan pada Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Sistem Fungsi Intelijen Terkait Modus Operandi dan Perkembangan Terorisme di Aceh pada hari Rabu (11/9) dan Kamis (12/9). Bertempat di Hotel Grand Arabia, kegiatan dihadiri Binda Aceh, Lantamal Sabang, Lanud Sultan Iskandar Muda, Kodam Iskandar Muda, Polda Aceh, Imigrasi Aceh, Bea Cukai Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kesbangpol dan Linmas Provinsi Aceh.

Adapun tujuan diadakannya kegiatan ini yaitu untuk mendapatkan gambaran pola pedoman koordinasi penyelenggara intelijen, meningkatkan sinergisitas, dan koordinasi antaraparat intelijen, mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana tugas dan fungsi intelijen, meningkatkan wawasan serta menciptakan harmonisasi visi terkait penanggulangan terorisme.

Rangkaian diisi dengan sesi pemaparan oleh narasumber dan diskusi panel untuk berbagi informasi terkait perkembangan terorisme di Aceh. Adapun beberapa narasumber berkompeten yang diundang dalam kegiatan ini diantaranya Kasubdit Pelatihan, Kombes Pol. Supriyanyto, S.H., Binda Aceh, Brigjen TNI Cahyono Cahya Angkasa, Direktur Intel Polda Aceh, Drs. Supriadi Djalal, S.H., Kodam Iskandar Muda, Kosasih, Kepala kesbangpol Provinsi Aceh, Drs. Mahdi Effendy, Kasubdit 33.1 Badan Intelijen Negara (BIN), Kombes Pol. Deden, Baintelkam Polri, AKBP Syuhaimi, S.H., dan perwakilan dari Densus 88/AT, AKBP Endang Suprapto.

Kasubdit Pelatihan BNPT secara resmi membuka kegiatan dengan memberikan kata sambutan. Supriyanto menyatakan bahwa aksi kekerasan oleh kelompok radikal terorisme menunjukkan bahwa jaringan teroris masih terus bergerak. Langkah strategis yang diambil dalam menghadapi hal tersebut yakni dengan pendekatan intelijen untuk mencegah terjadinya aksi terorisme.

Sebagai leading sector penanggulangan terorisme, BNPT menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan instansi pemerintah, termasuk aparat intelijen, terkait pelaksanaan dan kebijakan dibidang penanggulangan terorisme.

“Fungsi intelijen dalam penanganan tindak pidana terorisme perlu dilakukan optimalisasi sehingga dibutuhkan wadah untuk sharing informasi. Koordinasi antarlembaga intelijen menjadi hal yang penting mutlak diperlukan, oleh karena itu perlu dirumuskan bagaimana pedoman koordinasi antaraparat intelijen khususnya dalam rangka menangani tindak pidana terorisme,” ucap Kasubdit Pelatihan BNPT.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi terkait peran, kebijakan, dan strategi dalam penanggulangan terorisme di Aceh. Penyelenggaraan kegiatan di Provinsi Aceh pun tidak tanpa alasan. Menurut salah satu narasumber, sejarah menunjukkan bahwa Aceh pernah dijadikan tempat latihan militer kelompok radikal. Meskipun masyarakat Aceh memiliki kultur yang dapat mereduksi paham radikal terorisme, masih terdapat celah yang harus diwaspadai yakni faktor geografis Aceh.

Melalui paparan materi yang disampaikan oleh narasumber, diharapkan peserta memahami lebih jauh mengenai pentingnya deteksi dini atau early warning sebagai langkah pencegahan aksi terorisme sehingga Aceh tetap aman dan kondusif. Selain itu, para narasumber juga menekankan pentingnya sinergi dalam rangka deteksi dini agar kelompok dan paham radikal tidak masuk bahkan ke celah tersempit di Aceh dan di Indonesia secara keseluruhan.

“Terorisme merupakan extraordinary crime, maka pola-pola penanganannya juga harus menggunakan pola-pola extraordinary. BNPT tidak bisa bekerja sendiri tanpa didukung oleh teman-teman TNI, Polri, ditambah instansi terkait. Perlunya ada sinergisitas dalam penanggulangan terorisme,” ucap salah satu narasumber dalam sesi paparan.
Ditemui seusai kegiatan, Kepala Kesbangpol Provinsi Aceh berharap kegiatan yang dilaksanakan dengan stakeholders di daerah Aceh dapat memperkuat persepsi mengenai potensi paham radikal terorisme di Aceh. Lebih lanjut, Kasubdit Pengembangan Sistem Operasi BNPT, M. Syafwan Zuraidi, S.H. mengungkapkan bahwa menjaga Indonesia tetap aman dari ancaman radikal terorisme merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, untuk itu diperlukan kerja sama yang baik dari elemen TNI, Polri, serta instansi terkait.