Jakarta – Paham radikal terorisme kini menyasar berbagai kalangan masyarakat, tidak terkecuali Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai motor pengerak pemerintahan. Sebagai salah satu upaya menangkal paham keras tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. berdialog seputar kebangsaan di hadapan pejabat dan pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada hari Selasa (17/12) pagi. Tampak hadir pula Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Haryono sebagai narasumber. Dialog kebangsaan ini digelar demi menumbuhkan kesadaran sekaligus menambah wawasan mengenai ancaman terorisme dan radikalisme di kalangan ASN Kemenpan RB.

Bertempat di Aula Kemenpan RB, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, kegiatan diikuti oleh Menpan RB, Tjahjo Kumolo, S.H., Sekretaris KemenpanRB, Drs. Dwi Wahyu Atmaji, M.P.A., Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Dr. M. Taufik, M.Si, Ketua dan Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara, serta perwakilan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sekretaris Kemenpan RB menyatakan bahwa dialog kebangsaan merupakan salah satu upaya perwujudan amanat Presiden Joko Widodo yakni membumikan Pancasila. Dalam hal ini, ASN dihimbau untuk mampu mendalami Pancasila dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilainya secara kekinian, baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bekerja.

Lebih dari itu, nilai Pancasila juga harus digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan. Dengan begitu Kemenpan RB, yang memiliki core business reformasi birokrasi dapat menjadi contoh bagi instansi lain dalam menyelenggarakan pemerintahan. “Semoga dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal terutama mewarnai pembuatan kebijakan di lingkungan Kemenpan RB,” tutur Sekretaris Kemenpan RB melalui sambutannya.

Dialog dimulai dengan paparan Kepala BPIP mengenai penguatan nilai-nilai Pancasila. Baginya pengamalan nilai luhur Pancasila tidak hanya diproyeksikan melalui peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saja, tetapi juga melalui perilaku ASN. Sebagai bagian dari masyarakat dan pelayan masyarakat, ASN harus memiliki jiwa pancasilais yang dapat menciptakan energi positif dalam kehidupan bernegara.

Erat kaitannya dengan isu radikalisme, Haryono mengatakan bahwa Pancasila yang sarat akan nilai toleransi dapat menutup celah masuknya paham radikalisme. Oleh karena itu, penting bagi ASN untuk mengembalikan Pancasila sebagai Dasar Negara dan menempatkannya sebagai pandangan hidup. “Pancasila sebagai dasar negara dapat megubah mindset kita, terutama ASN untuk percaya diri, inovatif, dan toleran. Harapan kita Pancasila menjadi energi positif yakni sebagai orientasi sehingga tercipta inklusifisme, sehingga peraturan kebijakan dan perilaku ASN mencerminkan nilai-nilai Pancasila,” ucap Kepala BPIP.

Lebih lanjut, Kepala BNPT dalam paparannya menjelaskan tren penyebaran pahamradikalisme di era moderen, dimana gadget memiliki peran vital dalam eksekusinya. Memakai istilah ‘dunia dalam genggaman’, kemajuan teknologi saat ini membuat masyarakat lupa akan jati dirinya sebagai orang Indonesia sehingga nilai-nilai luhur kini mudah tergantikan oleh paham radikalisme. Tak heran gadget menjadi media startegis untuk meradikalisasi pribadi maupun kelompok.

Suhardi Alius juga menekankan perlu adanya pengawasan terhadap infiltrasi dan rekrutmen kelompok teroris di kalangan ASN. Menurutnya ASN harus memiliki kesadaran akan bibit-bibit radikalisme yang berkembang di lingkungan kerja. Walupun infiltrasi melalui tahapan yang panjang, ASN harus peka mengenali tanda-tanda seseorang terpapar agar dapat ditangani dengan cepat. Selain itu, pemotongan saluran radikalisme dan terorisme di badan pemerintahan juga harus dilakukan melalui assessment dalam proses perekrutan pegawai, terutama bagi mereka yang akan menduduki jabatan strategis dalam suatu instansi.

“Semoga ini menjadi panduan bagi Kemenpan RB dalam rangka mereduksi paham radikalisme sehingga kita memiliki kemampuan untuk berkompetisi. ASN merupakan petugas negara sehingga harus bisa mengakselerasi, untuk mendapatkan cita-cita negara yang adil dan makmur,” ujar Kepala BNPT ditemui seusai dialog.

Menpan RB pun menyampaikan bahwa awal tahun depan, Kemenpan RB akan mengonsep program pendalaman Pancasila, pemahaman bahaya radikalisme terorisme, dan bahaya narkoba bagi ASN. Ketiga hal ini menjadi perhatian utama agar reformasi birokrasi dapat terwujud secara utuh sesuai dengan amanat Presiden. “Birokrasi yang dimaksud tidak hanya birokrasi yang ramping, birokrasi yang membangun tata kelola yang efektif dan efisien, tetapi juga pola pikir dan tindakan yang paham akan Pancasila dan bahaya radikalisme dan terorisme,” tutup Tjahjo Kumolo.