Bandung – Kewaspadaan akan bahaya Radikalisme dan Terorisme pun menjadi perhatian bersama. Sehingga upaya penanggulangannya menjadi usaha kolektif yang tidak cukup apabila hanya dibebankan dan menjadi tanggung jawab Aparat Penegak Hukum seperti TNI, Polri, dan Instansi pemerintah lainnya.

Namun untuk penanganan di lapangan, perlu adanya kemampuan dan pengetahuan bagi aparat penegak hukum untuk menangani bila terjadi aksi terorisme. Jawa Barat sebagai provinsi dengan populasi penduduk yang terpadat di Indonesia, memerlukan perhatian dan aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan deteksi akan ancaman radikal terorisme.

Memahami hal tersebut, Direktorat Pembinaan Kemampuan pada Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan Kemampuan Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait dalam Rangka Penindakan Aksi Terorisme dengan Metode Gladi Posko/Maket. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, pada tanggal 9 – 11 Oktober 2019 di Hotel Mercure Bandung, Jawa Barat.

Sebanyak 95 peserta hadir sebagai peserta yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, dan lain-lain.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Brigjen Pol. Drs. Imam Margono, SH, selaku Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT. Dalam sambutannya, Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT menjelaskan peran aparat sangatlah penting dalam menjaga keamanan, persatuan, dan kerukunan masyarakat. Terlebih seseorang yang radikal atau teroris, lahir dari orang-orang yang memiliki pemahaman radikal dan dari kegiatan masyarakat yang bersifat Intoleransi.

“Dalam penanganan terorisme itu tidak hanya pada satu aspek, namun penanganan secara komprehensif. Baik peningkatan kapasitas aparat, maupun menjaminan keamanan bagi warganya. Ini dilaksanakan bukan hanya untuk aparat TNI Polri, tetapi aparat dari keperintahan juga harus bersinergi untuk mewujudkan tujuan ini”, ujar Imam.

Setelah dibuka, di hari pertama, para peserta dibekali informasi terkait Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia dan Sinergisitas TNI, Polri, dan Stakeholder terkait dalam penanganan tindak pidana terorisme. Informasi tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT, Brigjen Pol. Drs. Imam Margono.

Tidak hanya itu, untuk memperdalam masalah dan penanggulangan, hadir pula perwakilan dari Densus 88 AT Polri yang memberikan wawasan serta informasi tentang potensi dan ancaman kelompok jaringan terorisme di Jawa barat. Pembekalan diperdalam dengan melakukan studi kasus beberapa penanganan aksi terorisme seperti di Mako Brimob Polri, Kampung Melayu, dan Sarinah Thamrin, oleh Brimob Mabes Polri.

Pada hari kedua para peserta mendengarkan paparan dari narasumber Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudy Sufahriadi. Dalam paparannya dibahas Kebijakan dan Strategi Polda Jabar dalam rangka Penanggulangan Terorisme di Provinsi Jawa Barat. Pengamanan di Jawa Barat terutama dalam kasus radikalisme dan terorisme kian ditingkatkan, sehubungan dengan dijadikannya provinsi Jawa Barat sebagai provinsi percontohan dalam penanggulangan Terorisme. Apresiasi disampaikan oleh Kapolda dan berharap kepada peserta atas digelarnya kegiatan ini.

“Semua stakeholder harus paham bahwa menangani terorisme itu bukan hanya polri atau TNI tetapi semua instansi berkepentingan untuk bersama-sama menanggulangi masalah terorisme kalau tadi sudah saya sampaikan semua mereka paham dan akan menyebarkan kepada rekan-rekannya yang lainnya”, ungkap Kapolda Jawa Barat.

Setelah pembekalan dari narasumber, seluruh peserta dibagi menjadi 4 kelompok untuk berdiskusi dan menyelesaikan satu kejadian serta menyusun konsep penanganan dari suatu kasus permasalahan yang ada di Jawa Barat. Kegiatan ini menggunakan konsep Latihan jenis Table Top Exercise yakni kegiatan latihan taktis berbasis diskusi yang menempatkan peserta sebagai Emergency First Responder (Tanggap Darurat) bertemu dalam suatu forum. Peserta Kegiatan dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu Pelaku, Fasilitator, Evaluator, dan Observer.

Di hari terakhir, kelompok terbaik diberikan kesempatan untuk kembali mempresentasikan hasil diskusi mereka di hadapan jajaran BNPT, observer dari Polda Jabar dan observer Kodam III Siliwangi.

Setelah peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka, acara ditutup oleh Deputi Bidang Penindakan dari Pembinaan Kemampuan Irjen Pol. Drs. Budiono Sandi, S.H., M.Hum.

“Kita berharap kepada rekan-rekan yang mendapat pelatihan kegiatan dapat menularkan kemampuan yang didapat dari kegiatan kepada teman-teman di instansi masing-masing sehingga kemampuan aparat penegak hukum dalam penanganan terorisme itu merata dan tahu apa tugas dan kewajibannya ketika terjadi serangan terorisme,” ujar Irjen Pol. Drs. Budiono Sandi, S.H., M.Hum.

Sebagai informasi, pada tahun 2020 BNPT dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah sepakat akan bekerja sama secara komprehensif dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme di Jawa Barat. Fokus program kerja sama berada pada pencegahan terorisme, deradikalisasi, dan penguatan Pancasila untuk Institusi Pendidikan.