Depok – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam ikut menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. PPATK memandang perlu menambah pengetahuan terkait wawasan kebangsaan dan penanaman nilai-nilai Pancasila bagi seluruh pejabat maupun pegawai di lingkungan PPATK.

Oleh karena itu, PPATK menggelar Seminar Kebangsaan selama dua hari sejak tanggal 30 Oktober 2019 hingga 31 Oktober 2019 bertempat di Auditorium Pusdkilat PPATK Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Seminar ini dihadiri oleh 520 peserta yang merupakan pegawai PPATK.

Sekretaris Utama BNPT, Marsda TNI Dr. A. Adang Supriyadi, hadir sebagai narasumber dalam Seminar Kebangsaan tersebut untuk berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap radikal terorisme. Adapun narasumber lain yang juga dihadirkan dalam kesempatan tersebut adalah Yudi Latief, Ph.d, cendekiawan yang merupakan Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Wakil Kepala PPATK, Dr. Dian Ediana Rae, SH., LL.M., menyampaikan apresiasi yang sangat besar atas pemberian materi oleh Sestama BNPT. Materi yang diberikan diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pegawai maupun pejabat untuk membentengi diri dan keluarganya maupun lingkungan kerja agar tidak terpapar radikalisme.

“Ideologi Pancasila itu tidak negotiable, tidak ada kompromi, karena sudah kita sepakati bersama. Tidak ada ideologi lain yang boleh mengganggu negara kita ini. Harapan kita tentu saja seminar kebangsaan ini bisa membuka wawasan seluruh pegawai supaya mereka betul-betul memahami persoalan bangsa yang sedang kita hadapi dan bagaimana memperbaiki diri, jangan sampai kita sendiri terpapar radikalisme. Persoalan ini sangat serius bagi bangsa kita. Kita tidak ingin ada ASN di PPATK yang ter-ekspos dengan ideologi-ideologi lain selain Pancasila,” ungkap Wakil Kepala PPATK.

Tindak pidana pencucian uang besar kaitannya dengan pendanaan terorisme. Pelaku terorisme maupun organisasi teroris memerlukan pendanaan untuk mendukung aksi terornya, seperti untuk membeli senjata, melakukan perekrutan anggota, dan biaya operasional. Deteksi dini untuk mencegah terjadinya aksi pendanaan terorisme begitu penting, sehingga menjadi salah satu perhatian BNPT yang dalam aspek tersebut bekerja sama secara intensif dengan PPATK.  Dijelaskan oleh Wakil Kepala PPATK bahwa kerja sama antar kedua instansi dalam penanganan masalah pendanaan terorisme telah terjalin lama dan kedepannya akan kerja sama yang lebih komprehensif lagi berupa penyediaan platform pertukaran informasi lintas sektoral.

“PPATK dengan BNPT sudah ada kerja sama yang terbina lama. PPATK tentu saja bertanggung jawab kaitannya terhadap masalah pencegahan pendanaan terorisme, sekarang kami dalam proses kerja sama pertukaran informasi bersama BNPT, Kepolisian, Imigrasi, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Dalam paparannya, Sestama menjelaskan teori-teori berdasarkan risetnya dalam menuntaskan kasus radikalisme dan terorisme di Indonesia. Terlebih saat ini, metode yang digunakan dalam merekrut anggota teroris dilakukan melalui sosial media. Sestama BNPT pun mengimbau kepada para peserta agar lebih mawas diri dan peka terhadap lingkungan mereka. “Ancaman yang merusak sendi-sendi bangsa ini beragam. Ancaman itu masuk kedalam kehidupan masyarakat, narkoba, human trafficking, terutama ancaman baru yakni racun ideologi yang bertentangan dengan Indonesia yang masuk melalui pemahaman radikalisme dan terorisme. Saya berharap ASN bisa membantu mawas diri terhadap lingkungan dan mampu memfilter info-info yang baik maupun buruk,” Ujar Sestama BNPT.

Di hari kedua, Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin hadir mendampingi Sestama BNPT Marsda TNI Drs. A. Adang Supriyadi sekaligus menutup acara. Kepala PPATK menyadari pentingnya kegiatan ini guna menamankan cinta tanah air kepada seluruh Aparatur Sipil Negara terutama di lingkungan PPATK guna menjaga instansi pemerintah tetap bersih dari sikap intoleransi, maupun radikalisme.

“Pegawai PPATK itu harus orang yang independen, tidak memihak, kemudian punya sikap patriot yang mempunyai kecintaan menjaga keutuhan republik ini. Tentu dia harus berdiri di atas semua kepentingan, tidak bekerja berdasarkan suku, agama, kelompok, oleh karena itu dia harus betul-betul memahami makna dan jiwa pancasila itu,” ungkap Kepala PPATK.

Di sisi lain, salah satu peserta mendapatkan manfaat dan informasi yang komprehensif atas paparan yang telah diberikan oleh Sestama BNPT, bahkan membantu mereka dalam pekerjaan mereka guna mengaudit setiap pendanaan, khususnya jika ada indikasi aliran dana untuk aktivitas terorisme. “Banyak sekali info yang saya dapat terkait bagaimana BNPT bekerja dalam menumpas terorisme, terutama pendekatan soft power. Itu buat saya sangat menginspirasi sekali, dan nantinya bisa menopang tugas saya di PPATK ini,” ujar Seno, salah satu pegawai PPATK peserta Seminar Kebangsaan ini.