Bali – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara RI (Bareskrim Polri) bekerja sama menyelenggarakan ASEAN ad-hoc Experts Working Group to Draft ASEAN Plan of Action of Radicalisation and Violent Extremism di Hotel Patra, Bali, pada tanggal 3-5 April 2018. Kegiatan ini dihadiri oleh para delegasi dari negara anggota ASEAN terdiri dari Indonesia, Laos, Filipina, Singapura, dan Thailand serta wakil dari Sekretariat ASEAN.

Delegasi Indonesia yang hadir diantaranya Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT, Irjen Pol. Drs. Hamidin, Direktur Regional Multilateral, Andika Chrisnayudhanto, serta pejabat BNPT dan Bareskrim Polri lainnya, perwakilan dari Non Goverment Organisation (NGO) antara lain Portal Informasi NGO (PINGO), Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR).

Pertemuan antar negara ASEAN ini dibuka oleh Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto, yang dalam paparannya Kabareskrim menyampaikan bahwa
Bareskrim Polri bekerja sama dengan BNPT dalam menyusun zero draft ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism.

“ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism didalamnya mencakup 4 area prioritas yakni pencegahan, kontra radikalisasi dan deradikalisasi, penegakan hukum, dan penguatan kerangka legislatif terkait penanggulangan radikalisasi ekstremisme berbasis kekerasan dan kemitraan dan kerja sama internasional,” ucap Komjen Pol. Ari Dono Sukamnto.

Selain itu, Kepala BNPT juga memberikan sambutan dihadapan seluruh delegasi. Beliau menegaskan upaya Indonesia dalam menghadapi tantangan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan.

“Upaya yang dilakukan merevisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, legislasi yang efektif memerlukan pendekatan yang bersifat komprehensif yang tidak hanya mencakup hard approach tetapi juga soft approach. Juga rancangan Revisi Undang-Undang juga mencakup perlindungan terhadap saksi dan korban, serta upaya kompensasi bagi korban,” tegas Kepala BNPT.

Lebih lanjut, mantan Kabareskrim Polri mengatakan pemerintah Indonesia melalui BNPT berupaya menyebarkan pesan perdamaian dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi terorisme.

“Langkah yang dilakukan memfasilitasi silahturahmi antara korban terorisme dengan mantan-mantan teroris. Dalam pertemuan didorong agar tergerak proses saling memaafkan antara korban dan pelaku, Melakukan kontra narasi dengan menunjuk 600 pemuda yang dikenal sebagai kaum millennials guna menyebarkan pesan perdamaian,” ucapnya.

Saat diwawancarai, Kepala BNPT menyebutkan program yang dilakukan BNPT dapat dimasukan di dalam rancangan ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism, sehingga negara anggota ASEAN yang hadir dapat terinspirasi.

“Bahwa teroris adalah adalah ancaman global, tapi akar masalah dari negara-negara berbeda, kita sudah menemukan itu, semoga bisa lebih efektif lagi dan sharing juga kepada temen-temen ASEAN tadi saya juga sudah minta bahwa apa yang kita lakukan dalam pembangunan Pesantren Al Hidayah di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Pesantren Baitul Mutaqien, Desa Tenggulung, Lamongan, Jawa Timur
bisa menginspirasi negara-negara yang hadir disini,”

Pertemuan dilanjutkan dengan diskusi penyusunan rencana aksi ASEAN untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme dan ektremisme berbasis kekerasan. Selanjutnya dokumen tersebut akan diadopsi dan hasilnya nanti akan dilaporkan ke Bareskrim Polri.