Bogor-Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Dewan Pers akan bersinergi menanggulangi terorisme dan mengantisiapasi berita bohong atau hoax yang beredar di media massa. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan Dewan Pers ke Kantor BNPT, Sentul Jawa Barat pada Rabu, (05/07/2017).

Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka membahas Nota Kesepahaman antara BNPT dan Dewan Pers, dengan dihadiri pejabat BNPT di antaranya, Sekretaris Utama (Sestama) BNPT, Mayjen TNI R. Gautama Wiranegara, SE, Kepala Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga (Karorenkumhubal) BNPT, Bangbang Surono, Ak, MM. dan Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Kontra Propaganda BNPT, Kolonel Pas Drs. Sujatmiko.

“Hubungan kerjasama Dewan Pers dan BNPT memang sudah terbangun dengan baik, untuk persiapan MoU kami harapkan ke depannya akan lebih baik terutama dalam mengantisipasi hoax di media sosial yang sekarang sering terjadi,” ujar Sekretaris Utama (Sestama) BNPT, Mayjen TNI R. Gautama Wiranegara, SE.

Permasalahan teroris di Indonesia dan tingkat dunia turut menjadi pertemuan tersebut. Dewan pers menyatakan media massa dalam memberitakan terkait terorisme harus dilakukan pengawasan karena kini senjata teroris juga adalah media.

“Pedoman peliputan terorisme tidak memunculkan atribusi yang mungkin bisa menjadi hoax di masyarakat, karena senjata teroris adalah media dan salah satunya terciptanya rasa takut dimasyarakat,” kata Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Jimmy Sillahi.

Kasubdit Kontra Propaganda BNPT, Kolonel Pas Drs. Sujatmiko menambahkan bentuk radikalisme biasanya juga ada yang menyebarkan dari bentuk konten video anak.

“Konten menarik dan video anak juga harus dilakukan pengawasan, karena banyak akun-akun radikal dengan contoh film dari anak usia dini tapi ada gambar berlogo ISIS, itu juga perlu kita awasi selama ini,” katanya.

Pelaksanaan penandatangan perjanjian kerjasama dengan Dewan Pers diharapkan bisa dapat meningkatakan sinergi antara institusi dalam program penanggulangan terorisme.