Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penanggulangan Terorisme di Ballroom Arya Duta Hotel, Jakarta Pusat, pada Senin (12/3/2018) pagi. MoU ini ditandatangani oleh Kepala BNPT, Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H dan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, S.H., serta disaksikan para pejabat eselon 1 dan 2 Kemendagri dan BNPT.

Dalam sambutannya Kepala BNPT menyampaikan dengan sinergi ini kedua belah pihak, BNPT dan Kemendagri, dapat menjalin kerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme.

“Mudah-mudahan dengan kerja sama ini akan tercipta sistem pembinaan kepada narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, mantan teroris, keluarga, dan jaringannya secara efektif dan efisien. Saat ini ada 600 lebih mantan narapidana terorisme (napiter) yang sudah bebas. Penanganan terhadap mereka harus benar agar tidak kembali ke jaringan lamanya,” kata Suhardi Alius.

Lebih lanjut, Mantan Kadiv Humas Polri berharap para returnees atau Warga Negara Indonesia (WNI) yang kembali dari Suriah untuk bergabung dengan ISIS, juga ditangani secara benar. Pasalnya BNPT telah memberikan semua data itu ke Kemendagri, sehingga seluruh aparat pemerintah mulai dari pusat sampai ke tingkat desa, bisa terus memantau dan memberikan laporan terkait kegiatannya.

“Kita harus bisa memonitor semua mantan napiter, returnees, dan memetakan masyarakat mana yang perlu kita waspadai serta masyarakat mana yang perlu kita amati lebih jauh. Sehingga dengan kerja sama ini mudah-mudahan kita akan lebih baik lagi dalam mendeteksi adanya potensi radikal terorisme, karena pemerintah daerah mempunyai data dan jalur sampai tingkat kelurahan,” tegas Komjen. Pol. Suhardi Alius.

Selain itu juga, Mendagri, Tjahjo Kumolo, menyampaikan dalam sambutannya yang mengapresiasi kinerja BNPT dalam penanggulangan terorisme, termasuk mengurus para returnees.

“Apapun mereka ini WNI, baik yang mereka terang-terangan meninggalkan negara kita ke Suriah, dan kembali lagi. Ini sudah diupayakan oleh BNPT. Selain itu langkah BNPT mempertemukan mantan pelaku dan korban terorisme, ini merupakan terobosan luar biasa dan baru pertama kali di dunia,” ucap Tjahjo.

Dengan dilaksanakan MoU ini, Mendagri mendukung konsep, gerakan, sistem, dan pola penanggulangan terorisme yang telah dijalankan BNPT.

“Kami akan mendukung BNPT dalam bentuk data dan informasi, koordinasi ke semua daerah. Selain itu kita akan bekerja bersama BNPT dalam upaya pengawasan intelijen dan penanganan radikalisme sesuai peraturan perundangan-undangan yang ada,” ujarnya.

Di akhir sambutan, Tjahjo Kumolo berharap sinergi ini dapat memberikan pendekatan baru dan pelayanan terhadap napiter, mantan napiter, mantan teroris, keluarga, dan jaringannya, secara efektif dan efisien, agar bersih dari paham radikalisme dan terorisme.