Jakarta – Menjelang akhir tahun 2018, setelah sebelumnya BNPT melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Sinergisitas program penanggulangan terorisme antar K/L lokus NTB kini BNPT mengevaluasi pelaksanaan program yang sama di lokus Sulawesi Tengah. Hal ini terlihat dalam penyelenggaraan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Sinergisitas Kementerian/Lembaga program Penanggulangan Terorisme Tahun 2018 di salah satu lokus, Provinsi Sulawesi Tengah.

Bertempat di Ruang Sulawesi, Hotel Milenium, Jakarta, Rapat Evaluasi diselenggarakan mulai pada hari Rabu (28/11) pagi. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua tim Sinergisitas BNPT sekaligus Sestama BNPT Marsda TNI Dr. A. Adang Supriyadi S.T. M.M., dan didampingi oleh Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas BNPT sekaligus Sekretaris Sinergisitas BNPT Bangbang Surono Ak. M.M., beserta pejabat BNPT lainnya.

Rapat didahului dengan pemberian sambutan oleh Sekretaris Utama BNPT. Dalam sambutannya, Sestama menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dan berpartisipasi dalam Sinergisitas.

Beliau juga menyampaikan duka dan harapan agar Sulawesi Tengah dapat bangkit kembali usai bencana di bulan September lalu. Terkait kegiatan Sinergisitas, Beliau menyampaikan evaluasi yang dilakukan bersama akan menyempurnakan kegiatan di tahun 2019.

“Segenap jajaran BNPT turut berduka dan berdoa agar Sulawesi Tengah segera pulih. Untuk Program Sinergisitas di Sulawesi Tengah kita meliputi 5 kota/kabupaten. Dan melalui rapat evaluasi ini kita dapat merefleksi upaya yang sudah dilakukan demi keberlanjutan program Sinergisitas ke depan sebagai program prioritas nasional,” ujar Sestama BNPT.

Apresiasi juga disampaikan oleh pihak Pemerintah Daerah. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mansur S.H. Dalam sambutannya, sejak BNPT dibangun pada tahun 2010, isu radikal terorisme di Sulawesi Tengah sudah berkurang. Hal ini menjadi dasar dukungan dalam kegiatan Sinergisitas penanggulangan Terorisme.

“Dengan dilaksanakannya Sinergisitas oleh BNPT bersama 36 K/L dan pemerintah Daerah, kami siap membantu. Kami sudah melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah, Satgas BNPT dan perwakilan K/L anggota Sinergisitas,” ujarnya.

Usai sambutan, para peserta dan jajaran BNPT melakukan sesi foto bersama. Rapat kemudian memasuki sesi Paparan yang diberikan oleh Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas (Karoren) BNPT Bangbang Surono Ak. M.M. Paparan tersebut terbagi dalam Pemaparan Evaluasi Kegiatan Sinergisitas 2018 dan Pembahasan Rencana Aksi Sinergisitas 2019.

Dalam diskusi hasil evaluasi pelaksanaan sinergisitas tahun 2018 disampaikan 3 tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Dalam setiap tahap tersebut ditemukan kendala-kendala yang kemudian didiskusikan dengan seluruh peserta sinergisitas untuk menemukan solusinya.

“Kita perlu lebih memaksimalkan sistem pelaporan berbasis IT oleh Kementerian dan Lembaga atas pencapaian program masing-masing. Keterlibatan Biro Perencanaan serta susunan Rencana Aksi juga perlu lebih diperhatikan,” ujar Karoren BNPT.

Usai pemaparan sesi tanya jawab dilakukan antara puluhan perwakilan Kementerian/Lembaga dengan BNPT. Disampaikan pula pelaporan, kendala serta hal-hal yang dapat diperbaiki dalam pelaksanaan program sinergisitas. Tanggapan serta diskusi yang dilakukan menjadi catatan evaluasi penting untuk program Sinergisitas BNPT di tahun 2019 dan seterusnya.

 

Rapat evaluasi ditutup dengan Sambutan Penutup Ketua Tim Sinergisitas melalui Sekretaris Sinergisitas BNPT Bangbang Surono Ak. M.M. Dalam sambutannya disampaikan setahun pelaksanaan Kendala koordinasi dan mekanisme untuk implementasi program menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pihak untuk dapat menyempurnakannya.

“Pencapaian baik dari kita semua tetap harus terus ditingkatkan dalam upaya pembenahan dan terus di kaji ulang, agar muncul strategi, pelaksanaan dan inovasi demi program sinergisitas penanggulangan terorisme yang lebih efektif, tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat,” ujar Bangbang Surono Ak. M.M.

Maksimalnya upaya sinergi dari daerah, pusat dan Kementerian/Lembaga diharapkan dapat mengurangi potensi perkembangan radikal terorisme di suatu daerah. Dalam hal ini upaya sinergisitas berfokus di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Pada tahun 2019, Lokus program Sinergisitas Penanggulangan Terorisme meliputi 3 provinsi: Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah dan Jawa Timur.