Jakarta – Sebagai salah satu mitra kerja Komisi III DPR RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme secara rutin mengikuti Rapat Dengar Pendapat yang menjadi kesempatan untuk mendapat masukan dan evaluasi yang menjadi perhatian para anggota dewan gunanya untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan organisasi agar menjadi lebih baik lagi.

Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., menghadiri langsung RDP dengan Komisi III DPR RI tersebut didampingi oleh Sekretaris Utama BNPT, Marsda TNI, Dr. A. Adang Supriyadi, dan para pejabat Eselon 1 dan 2 BNPT terkait beserta staf. Rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen Senayan Jakarta (21/11), merupakan lanjutan dari RDP sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 11 November 2019 yang lalu. Rapat kali ini beragendakan pembahasan tentang Rencana Strategis BNPT dan menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019. Jalannya rapat yang dipimpin oleh Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., yang juga menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Umum Komisi III DPR RI.

Dalam RDP kali ini, dijelaskan secara garis besar oleh Kepala BNPT bahwa kedepan, tantangan yang dihadapi BNPT semakin berat. Dinamika radikalisme dan terorisme kini berkembang cepat dengan metode perekrutan yang masif melalui sosial media maupun dengan pola serangan yang kian sulit di prediksi. Untuk itu, ditekankan bahwa tanggungjawab penanggulangan terorisme yang kompleks tidak bisa jika hanya dipikul oleh BNPT semata. Sinergi antar Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah kerap digaungkan BNPT, namun kesadaran masyarakat sendiri juga perlu ditingkatkan. Menghadapi hal tersebut, BNPT selama ini telah membentuk beberapa program yang inovatif, visioner, dan penuh terobosan untuk memecahkan permasalahan radikalisme maupun terorisme dari hulu ke hilir.

Kepala BNPT dalam rapat menggaris-bawahi bahwa terorisme tidak bisa dikaitkan dengan agama tertentu, yang kemudian disetujui oleh Anggota Komisi III Fraksi PKS, Nasir Djamil. “Tentu saja kita Komisi III harus menilai sebagai fungsi pengawasan. BNPT sebagai organ negara penunjang harapannya bisa membantu negara dalam menghadapi masalah terorisme. Mudah-mudah kehadiran BNPT bisa membantu negara untuk mengatasi kelompok-kelompok teroris di Indonesia, sekali lagi terorisme itu motifnya ideologi politik, tidak ada agama. Agama dijadikan sarana saja oleh mereka, tidak kita benarkan agama dibawa-bawa sebagai pembenaran,” ungkap Nasir Djamil.

Penjelasan mengenai upaya menjalin sinergi dengan Kementerian dan Lembaga lain melalui program Sinergisitas 36 K/L kemudian diterangkan oleh Kepala BNPT, dimana Pemerintah Daerah juga harus mengambil peran untuk berkontribusi. “Sejak Juli 2016, BNPT telah menyerahkan kepada Kemendagri daftar mantan teroris, kami serahkan juga kepada Gubernur dan Kepala Daerah hingga mereka tahu persis bahwa ada mantan teroris yang harus dibina bukan dimarjinalkan. Karena sarana kontak seperti aspek ekonomi, pendidikan semua ada di Pemda. Sehingga Pemerintah Daerah terlibat secara signifikan, hingga RT-RW pun harus berperan,” ujar Kepala BNPT.

Sebagai kesimpulan dari rapat dengar pendapat kali ini, para anggota dewan-pun sepakat mendorong BNPT untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga lain terkait fungsi kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar lebih optimal lagi kedepannya.

Sementara itu, dalam menghadapi fenomena terorisme baru yaitu penyebaran paham radikal negatif yang berpotensi dapat terjadi di lapas oleh para napiter, BNPT akan menindaklanjuti untuk melakukan kerja sama yang lebih konkrit dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Kaitannya dengan maraknya perekrutan kelompok maupun organisasi teroris yang marak di temukan menggunakan media sosial, BNPT akan melakukan langkah-langkah antisipatif yang lebih intensif bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I. untuk menelusuri dan mengungkap aksi teror yang beredar di dunia maya.

Saat bertemu dengan rekan media, Kepala BNPT menyampaikan bahwa alih-alih memusatkan pemberitaan mengenai angka paparan radikalisme yang terjadi di perguruan tinggi, ASN, TNI/Polri maupun institusi pemerintah lainnya yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, para jurnalis justru diimbau untuk ikut serta menyebarkan pesan positif kepada masyarakat luas tentang bahaya radikalisme negatif dan terorisme khususnya anak muda karena secara psikologis rentan terpapar paham radikalisme negatif.

“Jangan underestimate, ini masalah mindset. Yang kita bisa lakukan adalah mereduksi sehingga memiliki prinsip kebangsaan, ini yang harus kita jaga. Kita harus ikut berikan pencerahan, hati-hati dan waspada, sekali lagi jangan underestimate. Kita bisa mengingatkan masyarakat khususnya anak muda yang menjadi target brainwashing karena masih labil,” tutup Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H.