Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan RI menyelenggarakan acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018 di Auditorium Badan Pendidikan dan Pelatihan PKN BPK, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (20/06) pagi. Acara ini dihadiri oleh pejabat dan pimpinan sejumlah Kementerian dan Lembaga yang bernaung di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara I.

Sekretaris Utama BNPT, Marsda TNI Dr. A. Adang Supriyadi hadir didampingi oleh Inspektur BNPT, Dr. Amrizal, untuk mewakili Kepala BNPT menerima penyerahan hasil pemeriksaan laporan tahun 2018 menjadi tahun ke 6 bagi BNPT dalam perolehan opini WTP dari BPK RI secara berturut-turut.

Pencapaian ini menjadi bukti bahwa BNPT berkomitmen penuh dan menanggapi secara serius untuk meningkatkan tata kelola keuangan organisasi yang lebih baik. Salah satu upayanya adalah dengan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan oleh BPK sesuai ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang. Terlebih komitmen entitas tidak hanya diukur dengan perolehan opini dari BPK, namun juga keseriusan entitas untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Oleh karena itu, setelah pemeriksaan berlangsung ada pemantauan secara rutin terhadap tindaklanjut rekomendasi BPK di tiap entitas.

Dalam sambutannya untuk mengawali acara, Anggota I BPK RI, Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa pemberian opini ini merupakan bentuk apresiasi BPK atas hasil pemeriksaan keuangan yang telah disusun oleh Kementerian/Lembaga yang telah berhasil memenuhi empat kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penyediaan informasi keuangan yang memadai, efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap undang-undang.

Kehadiran tiap pimpinan K/L dalam acara ini juga dianggap sebagai wujud nyata dari komitmen para pengelola keuangan negara untuk menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel guna mewujudkan good governance. “Transparansi dan akuntabilitas merupakan landasan fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih atau good governance dimana akuntabilitas sebenaranya ditopang oleh tiga hal yaitu adanya standar, pelaporan dan kewajiban pemeriksaan,” ujar Anggota I BPK.

Ditemui usai acara, Sestama BNPT menyampaikan pesan bahwa predikat WTP bukan semata-mata menjadi garansi untuk bisa mendapatkan capaian yang sama di tahun berikutnya, melainkan harus menjadi acuan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan performa pengelolaan laporan keuangan seluruh pengelola anggaran di tiap satuan kerja BNPT. Sestama BNPT beranggapan bahwa hal ini harus disikapi melalui kerja sama yang erat antar pimpinan dan staf BNPT. “Kerja keras yang kita lakukan tahun 2018 telah berhasil dan perlu dipertahankan. Mendapatkan opini WTP tahun ini, tidak menjamin hal yang sama dapat terjadi di tahun berikutnya. Kita harus pertahankan dan menyikapinya dengan kerja sama lagi antara seluruh satuan kerja dan staf,” ujar Sestama BNPT.

Sestama BNPT kemudian menilai bahwa mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih bukan hal yang mudah, apalagi jika dilihat secara teknis proses dan implementasinya di lapangan. Namun dengan kerja keras dan semangat bersama, hal ini tentu dapat diwujudkan. “Secara teknis di lapangan, untuk mencapai WTP tidak mudah. Untuk mewujudkan good and clean governance perlu kerja keras. Hasil ini akan kita laporkan kepada Kepala BNPT agar kita sepakati untuk mempertahankan pencapaian ini dan untuk membuktikan tahun demi tahun BNPT bisa tetap mendapatkan WTP,” ungkap Sestama BNPT di akhir acara.