Bali – Sebagai upaya menangkal radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan di kawasan Asia Tenggara, Badan Nasional Penanggulamgan Terorisme (BNPT) melalui Direktorat Kerja Sama Regional Multilateral, bersama dengan USAID menyelenggarakan Bali Preventing and Countering the Rise of Radicalisation and Violent Extremism (PCRVE) Work Plan 2019-2025 Multi-Sectoral Task Force and ASEAN Meeting pada Kamis (12/12).

Bertempat di Paruman Ballroom, Hotel Hilton Nusa Dua, pertemuan ini ditujukan untuk membahas rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh badan-badan sektoral ASEAN yang merupakan bagian dari Multi-sectoral Task Force (MTF). Adapun peserta yang hadir dalam pertemuan merupakan perwakilan badan-badan sektoral ASEAN, perwakilan Autralia, Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat untuk ASEAN, serta perwakilan dari PBB. Dalam pelaksanaannya, anggota MTF didorong untuk berkolaborasi dengan mitra dialog ASEAN dan organisasi masyarakat.

Julie Chen, Office Director USAID – ASEAN, dalam sambutannya mengapresiasi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto selaku Chair Senior Officials meeting on Transnational Crimes Working Group on Counter Terrorism (SOMTC WG-CT) dalam menyelesaikan Bali Work Plan dalam waktu yang singkat. Menurutnya, Bali Work Plan dapat memajukan peran penting ASEAN dalam memperkuat fondasi kawasan yang lebih toleran dan terbuka.

Sebagaimana diamanatkan ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism, Bali Work Plan dirancang dengan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi ancaman radikalisme dan ekstrimisme dengan mempromosikan nilai good governance, HAM, dan supremasi hukum, memberdayakan pemuda dan perempuan, serta memperkuat komunikasi strategis melalui media sosial.

Melalui nilai tersebut, Bali Work Plan memiliki beberapa fokus utama dalam yaitu program deradikalisasi dan reintegrasi bagi mantan narapidana terorisme. Selain itu, rencana kerja yang disusun oleh SOMTC WG-CT tersebut juga mendorong penegakan hukum dan kerja sama regional dalam penanggulangan radikalisme dan ekstrimisme di kawasan.

Julie juga terkesan dengan Working Group yang berhasil melibatkan organisasi masyarakat lintas wilayah. Peran masyarakat begitu vital dalam mensukseskan implementasi dari rencana kerja tersebut. Hal ini kemudian diamini oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Suhardi Alius, M.H. “Peranan mereka (civil society) sangat penting karena mereka lebih tahu apa yang terjadi di tengah masyarakat,” ucap Suhardi Alius.

Lebih lanjut, Kepala BNPT menyatakan bahwa isu radikalisme dan ekstrimisme harus diberikan atensi lebih. Oleh karena itu, keterlibatan banyak pihak sangat diperlukan. Suhardi Alius optimis bahwa rancangan kerja yang telah disusun menjadi platform bagi negara-negara ASEAN dan stakeholders untuk saling bersinergi melawan paham radikalisme dan ekstrimisme yang dapat mengganggu keamanan dan perdamaian di kawasan.

“Kita tidak bisa memecahkan masalah itu (violent extremism) sendiri, kita butuh teman, butuh organisasi untuk bersama-sama memecahkan masalah tersebut, bukan hanya negara tetapi juga organisasi internasional. Oleh karena itu sekarang kita sinergikan sehingga langkahnya terpadu dan cepat, bisa bersinergi dan ada hasil-hasil yang bisa langsung kita implementasikan,” tutup Kepala BNPT.