Surabaya – Kedudukan pers terkait pemberitaan di media massa memiliki peran yang penting untuk menyampaikan informasi dengan tepat dan benar terkait permasalahan radikal terorisme. Untuk menjaga profesionalitas pers terkait pemberitaan radikal terorisme, BNPT dan Dewan Pers kini resmi bekerja sama dalam sebuah Nota Kesepahaman.

Bertempat di Grand City Convention and Exhibition, Surabaya, Jawa Timur, penandatanganan Nota Kesepahaman diselenggarakan pada Sabtu(9/2) pagi. Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut bertepatan dengan penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2019.

Dalam kesempatan kali ini, Nota Kesepahaman yang ditandatangani langsung oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. dan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetio dengan disaksikan oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo. Selain dengan BNPT penandatanganan Nota Kesepahaman juga dilaksanakan oleh Dewan Pers dengan Kejaksaan RI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Adapun dalam Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam rangka menjaga profesionalitas pemberitaan Media Massa mengenai Penanggulangan Terorisme bermaksud untuk mengatur kerja sama serta meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan fungsi kedua pihak.

Sementara tujuan dari Nota Kesepahaman dengan nomor HK.02.00/1/2019 adalah untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanaan serta pencapaian fungsi kedua belah pihak, meningkatkan peran aktif para pihak sesuai dengan fungsi masing-masing dalam upaya penanggulangan terorisme.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman antara BNPT dan Dewan Pers meliputi kegiatan-kegiatan sesuai dengan fungsi masing-masing instansi untuk berperan aktif dalam proses penanggulangan terorisme di Indonesia, serta untuk melakukan koordinasi untuk meningkatkan kompetensi wartawan/jurnalis dalam pemberitaan penanggulangan terorisme.

Pentingnya untuk bekerja sama dengan insan pers dalam hal pemberitaan juga disampaikan dalam sambutan Presiden RI. Menurut Presiden Joko Widodo, melimpahnya informasi dengan ekspansi media internet tidak menjanjikan informasi yang benar.

“Insan media konvensional saat ini dibutuhkan untuk menjadi penjernih informasi, penyedia informasi yang terverifikasi serta penjalan peran dari communication of hope, memberikan harapan besar kepada bangsa Indonesia. Membanun optimisme di tengah masyarkat, penyebar kebenaran dan menyebarkan informasi pembangunan kepada rakyat,” ujar Presiden RI.