Kebumen – BNPT yang diwakili oleh Sekretaris Utama BNPT, Marsma TNI Dr. Asep Adang Supriyadi, S.T., M.M., melaksanakan pemberian paraf pada Nota Kesepahaman antara BNPT dengan Kementerian Sosial, untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. Penandatanganan dan Perayaan HUT TAGANA dipimpin oleh Menteri Sosial, Idrus Marham.

Kegiatan ini dihadiri oleh tamu undangan yang diantaranya Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR RI, Syahroni, Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI, Marsda TNI Bonar Hutagaol, Deputi II BIN, Mayjen TNI Kaharudin Wahab, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, Wakil Bupati Kebumen, Yasid Mahfud serta anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan lainnya.

Pada Peringatan HUT ke-14 Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Menteri Sosial, Idrus Marham meresmikan Pulau Momongan sebagai pulau TAGANA. Peresmian pulau dengan hamparan mangrove seluas 55 hektar itu ditandai dengan dibentangkannya spanduk bertuliskan Pulau Momongan. Dibalik suburnya tanaman mangrove tersebut, adalah inisiatif dari anggota TAGANA Kebumen, Sukamsi, yang melibatkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk bersama-sama menanam pohon sejak tahun 2006.

Bagi Kementerian Sosial RI, TAGANA merupakan potensi yang berharga dan harus mampu menjadi front-liner penanggulangan bencana Indonesia, utamanya dalam menerapkan praktek penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Terlebih Indonesia memiliki potensi bencana alam yang tergolong tinggi di Asia Tenggara, pelibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana diperlukan. Lebih lanjut, di kesempatan ini dilakukan pengukuhan Ketua DPR RI, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebagai Pembina Kehormatan TAGANA.

Sehubungan dengan permasalahan bencana alam dan kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial sebagai penggagas nota kesepahaman mengajak beberapa lembaga yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Bersama dengan BNPT, Kementerian Sosial memaksimalkan potensial sinergi terkait penyelenggaraan penanggulangan terorisme dalam aspek sosial. Secara umum, tujuan MoU tersebut adalah untuk mengembalikan fungsi sosial korban aksi terorisme, mendorong pertumbuhan partisipasi masyarakat dalam pencegahan terorisme dan peningkatan kapasitas SDM terhadap karakter bangsa dan nilai kesetiakawanan sosial.

Nota kesepahaman yang telah disepakati antara BNPT dengan Kementerian Sosial tersebut membahas ruang lingkup MoU. Di antaranya adalah pertukaran informasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial warga yang pernah terlibat dengan terorisme, pemberian bantuan sosial dan dukungan psikososial bagi korban aksi terorisme, pelatihan kewirausahaan dan pendampingan sosial, penguatan masyarakat untuk mencegah radikalisme dan terorisme serta peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya.