Jakarta – Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Vegard Kaale, melakukan kunjungan ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Senin (5/2/2018). Dalam petemuan tersebut membahas masalah penanggulangan terorisme antar kedua negara. Kedatangan Dubes Norwegia tersebut disambut hangat oleh Kepala BNPT, Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H.

“Dalam pertemuan tersebut kami menanyakan apa yang bisa kami bantu dan ternyata mereka tertarik dengan apa yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia, khususnya BNPT, dalam penanggulangan terorisme, tentunya soft approach,” ujar Kepala BNPT, Drs. Suhardi Alius, usai melakukan pertemuan di kantor perwakilan BNPT di salah satu Gedung Kementerian di Jakarta.

“Mereka ingin mengetahui metode yang digunakan oleh BNPT dalam penanggulangan terorisme. Kita sampaikan bahwa Pemerintah Indonesia menggunakan dua pola pendekatan yakni hard approach (pendekatan keras), dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian, dalam hal ini oleh Densus 88/Anti Teror dan soft approach (pendekatan lunak), yang BNPT kerjakan bersama-sama dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait. Dan hal itu yang menurut mereka menarik sekali,” ujar mantan Kapolda Jawa Barat ini.

Tidak hanya itu, Dubes Norweiga juga ingin mendengarkan informasi bahwa ada pembangunan boarding school atau pesantren yang menampung anak-anak dari mantan pelaku aksi terorisme di Medan dan di Lamongan, Jawa Timur, serta program-program lainnya yang telah dilakukan oleh BNPT.

“Mengenai pembangunan Boarding school , juga sudah didengar oleh yang bersangkutan (Nowergia), sehingga mereka ingin melihat bagaimana BNPT melakukan pendekatan kepada anak-anak para mantan pelaku teror itu agar mereka tidak mengikuti jejak orang tuanya di masa lalu,” ucap alumni Akpol Tahun 1985 ini.

Sementara dari pihak Norwegia sendiri BNPT memperoleh penjelasan mengenai konteks penanggulangan terorisme di negeri tersebut. Menurut Kepala BNPT, ada satu kelebihan dari Norwegia, yakni  walaupun jumlah kejadian aksi teror di Norwegia kecil tetapi negara tersebut telah memiliki regulasi dan antisipasi terhadap aksi radikal terorisme.

“Jadi segala sesuatu yang sifatnya persiapan saja atau seperti simpatisan kepada kelompok radikal saja itu sudah mendapat sanksi pidana. Nah itu yang sebenarnya juga kita inginkan dengan Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ada sekarang di Indonesia,” tutur mantan Kapala Divisi Humas Polri ini.

Namun demikian mantan Wakapolda Metro Jaya ini mengakui kalau selama ini pihaknya belum ada kerja sama antara BNPT dengan pihak Norwegia dalam hal penanggulangan terorisme. “Jadi secara kerja sama bilateral belum ada, tapi mereka adalah bagian dari komunitas internasional yang juga membahas masalah counter violent extremism,” ujar pria Kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini .

Pihak Norwegia sendiri menurut mantan Kapolres Metro Jakarta Barat ini ingin menggali lebih dalam lagi sehingga ke depan bisa saja mereka akan mengajukan kerja sama dengan Indonesia. “Karena kita juga merupakan bagian dari GCTF (Global Counter Terrorism Forum) yang merupakan forum internasional dan kita juga akan menjadi co-host nanti di pertengahan Maret 2018,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut Kepala BNPT didampingi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional, Irjen Pol. Drs. Hamidin, Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral, Andhika Chrisnayudhanto, S.I.P., S.H., M.A. dan Kasubdit Amerika Eropa, Wandi Adrianto Samsu, B.A. Sementara Dubes Norwegia dalam kesempatan tersebut didampingi Fungsi Politik Embassy Norway, Simen Johann Willgohs.