Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendapat penghargaan dari 93 entitas Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Penghargaan ini langsung diberikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani kepada Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis (20/9) pagi.

Kepala BNPT mengatakan penerimaan penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai pemacu bagi BNPT dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas yang lebih baik lagi.

“Dengan penghargaan atas opini WTP selama 5 tahun berturut-turut dari BPK dan Kementerian Keuangan maka kita tidak boleh terlena, namun harus tetap mempersiapkan diri dalam mempertahankannya dan meningkatkan diri agar lebih baik dan lebih berprestasi,” ucap Suhardi Alius.

Opini WTP tersebut adalah suatu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang semaksimal mungkin dilakukan oleh seluruh stakeholder dalam rangka senantiasa mematuhi peraturan dan menjaga kehati-hatian. Selain itu juga memunculkan kepercayaan terhadap institusi publik terutama pemerintah pusat dan daerah.

“Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya memberikan apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini terbaik dalam penyampaian laporan keuangan. Hal ini juga menunjukkan bahwa semua pimpinan, para menteri, para pimpinan lembaga dan jajarannya, serta pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk terus memperbaiki tata kelola dan kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Serta dalam rangka terus meningkatkan transparansi akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dan pertanggungjawaban keuangan publik,” ungkap Menteri Keuangan dalam sambutannya.

Pemberian penghargaan ini dilaksanakan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018, dengan tema “Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat untuk Indonesia yang Kuat”, yang dibuka secara resmi oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan di hadapan para menteri/pemimpin lembaga, kepala daerah, sekretaris jenderal K/L, aparat pengawasan intern pemerintah dan akademisi.