Bandar Lampung – Sebagai leading sector penanggulangan terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme senantiasa mengupayakan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga khususnya dengan aparat penegak hukum yang secara teknis menghadapi permasalahan langsung di lapangan. Memperkuat soliditas aparat penegak hukum menjadi salah satu perhatian BNPT melalui Direktorat Penegakan Hukum, Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT.

Mendorong keselarasan persepsi para aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana terorisme kemudian menjadi landasan atas terselenggaranya Rapat Koordinasi Antar Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Lampung pada Kamis (18/07) pagi di Hotel Novotel, Bandar Lampung. Rapat kali ini dihadiri oleh berbagai unsur penegak hukum dan instansi lain yang meliputi TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Ditjen Pemasyarakatan dan Kesbangpol.

Beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing dihadirkan sebagai pemberi materi dalam rakor kali ini, diantaranya adalah Analis Utama Intelijen Densus 88 Antiteror Mabes Polri, Brigjen. Pol. Ibnu Suhendra, S.IK., Direktur Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Kejaksaan Agung RI, Sugeng Pudjianto, S.H., M.H. dan Direktur Bina Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Junaedi Bc.IP, S.H., M.H.

Mantan narapidana terorisme, Sofyan Sauri turut hadir untuk memberikan testimoni dan berbagi pengalaman deradikalisasi agar para peserta mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai permasalahan terorisme langsung dari sumbernya.

Rapat dibuka dengan sambutan oleh Direktur Penegakan Hukum BNPT, Brigjen. Pol. Eddy Hartono, S.IK, M.H. “Rapat ini adalah sarana untuk sosialisasi dan sharing informasi agar para pemangku kepentingan di wilayah mengetahui bagaimana perkembangan penanganan terorisme terutama bagaimana membuat kebijakan, strategi dalam program nasional penanggulangan terorisme ujar mantan Wakadensus 88 Anti Teror Polri ini saat menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya rapat.

Direktur Penegakan Hukum BNPT kemudian menekankan pentingnya memiliki kewaspadaan tinggi dan pelibatan masyarakat diperlukan untuk mencegah infitrasi paham radikal yang bahkan dampaknya dapat menyerang aparat. “Dalam konteks pencegahan, seluruh komponen bangsa disamping kementerian dan lembaga yang terkait, terutama masyarakat juga harus dilibatkan dalam strategi penanggulangan terorisme. Kita ketahui bersama penyebaran paham radikal terorisme ini sangat masif. Tersebar di hampir seluruh wilayah, bahkan aparat TNI Polri pun bisa terpapar,” jelas Brigjen. Pol. Eddy Hartono, S.IK, M.H.

Seluruh elemen aparat penegak hukum lalu diimbau untuk mengambil peran aktif pada tahapan deradikalisasi, mulai dari proses identifikasi, rehabilitasi, edukasi dan reintegrasi sosial. Tanggung jawab ini menjadi semakin besar mengingat program deradikalisasi yang sebelumnya hanya diterapkan pada narapidana terorisme dan mantan napiter kini cakupannya diperluas termasuk tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan dan orang atau kelompok yang terpapar radikalisme.

Sebagai salah satu narasumber, Junaedi Bc.IP, S.H., M.H. selaku Direktur Bina Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM, memberikan apresiasi terhadap langkah strategis BNPT mengedepankan sinergisitas antar K/L dalam menanggulangi terorisme. Junaedi, Bc.IP, S.H., M.H. kemudian menyampaikan kekhawatiran adanya potensi infiltrasi paham radikal di dalam lapas atau rutan karena sarana dan fasilitas yang terbatas sehingga penyelenggaraan pembinaan menjadi tidak signifikan. Diharapkan seluruh unsur penegak hukum tidak hanya fokus pada proses penegakan hukumnya saja namun juga memberikan pendampingan kepada napiter di lapas dan melakukan pengawasan saat integrasi ke tengah masyarakat.

Ditemui usai acara, Direktur Penegakan Hukum BNPT berharap bahwa kehadiran berbagai unsur aparat dalam rakor kali ini dapat menciptakan sinergi mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan sampai eksekusi narapidana terorisme agar tercapai penegakan hukum tindak pidana terorisme yang efektif dan efisien. “Semoga kebijakan strategi penanggulangan terorisme nasional dapat berjalan dengan baik dan dipahami sampai level teknis di lapangan. Kedepannya, aparat penegak hukum, TNI, Polri dan dibantu oleh masyarakat bisa menjadi satu kesatuan. Sehingga seluruh aparat di tingkat Provinsi maupun Kabupaten memahami dan dapat mengidentifikasi masalah terorisme ini,” tutup Brigjen. Pol. Eddy Hartono, S.IK, M.H.