Jakarta – Peran BNPT dalam penanggulangan terorisme di kancah dalam negeri hingga dalam negeri semakin nyata. Kali ini, pengalaman upaya penelusuran pendanaan terorisme yang dilakukan BNPT dapat mendorong Indonesia menjadi anggota Financial Advanced Task Force (FATF).

Dalam rangkaian kunjungan delegasi tingkat tinggi FATF ke Indonesia salah satunya ialah mengunjungi BNPT. Bertempat di Kantor BNPT di Jakarta, pada Rabu (9/5), kunjungan delegasi FATF disambut oleh Deputi 3 BNPT Irjen Pol. Drs. Hamidin, Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral BNPT Andhika Chrisnayudhanto, dan Direktur Perangkat Hukum Internasional BNPT Brigjen TNI Yuniar Ludfi.

Dipimpin oleh Presiden FATF Mr. Santiago Otamendi, delegasi-delegasi FATF menerima paparan terkait penanggulangan pendanaan terorisme. Setelah menerima paparan, anggota FATF mengakui kinerja BNPT sudah baik. Lebih lanjut, delegasi FATF juga mengatakan upaya dan pendekatan yang digunakan BNPT juga unik dan berbeda dengan negara-negara lainnya.

Ditemui usai paparan, Deputi III BNPT Irjen Pol. Drs. Hamidin berharap kunjungan FATF ke kantor BNPT dapat mendorong naiknya status Indonesia menjadi anggota FATF. Terlebih pengalaman BNPT bersama dengan PPATK pernah bekerja sama menghasilkan White Paper yang berisi pemetaan pendanaan terorisme tidak main-main.

“Indonesia dianggap penting untuk menjadi anggota FATF. Sekarang monitoring keuangan atau pendanaan teroris menjadi kepentingan dunia, kalau sudah menjadi anggota, kita akan menjadi bagian percaturan penanganan terorisme global. Acuan ke dunia internasional ini juga berarti peningkatan konsentrasi pada keamanan nasional pula,” ujar Deputi III BNPT.

Kunjungan delegasi tingkat tinggi dari lembaga yang menangani persoalan terkait pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme ini diharapkan dapat meluluskan Indonesia sebagai anggota Financial Advanced Task Force. Selain BNPT, dalam rangkaian kunjungan delegasi FATF di Indonesia juga dijadwalkan menyambangi Pusat Pelaporan Analisis, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung.