Jakarta – Persoalan dan ancaman paham radikalisme di instansi pemerintah masih menjadi isu hangat, salah satunya di lembaga anti-rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belakangan menjadi sorotan. Sebagai lembaga yang bergerak di dalam bidang Kontra Radikalisasi, untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) hadir memberikan penjelasan terkait pemahaman Radikalisme dan Terorisme kepada Kementerian/Lembaga di Indonesia.

Senin (04/11) Sore, Kepala BNPT, Komjen. Pol. Drs Suhardi Alius, M.H., memberikan pembekalan sosialisasi anti radikalisme di hadapan pegawai KPK, yang dihadiri oleh pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Laode Muhammad Syarif, Saut Situmorang, Febri Diansyah, dan Jajaran Petinggi KPK lainnya. Sebelumnya Kepala BNPT juga pernah menerima Pansel KPK guna membahas kriteria dalam menilai dan memilih Capim KPK, agar Capim KPK tidak terpapar paham radikalisme .

Acara dimulai dengan sambutan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Raharjo yang mengapresiasi hadirnya Kepala BNPT untuk memberikan penjelasan terkait radikalisme yang saat ini diartikan publik dengan perspektif yang negatif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan prihatinnya akan masalah isu radikalisme dan stigma negatif publik di instansi KPK.

“Kegiatan ini penting untuk kita, memahami radikalisme itu seperti apa secara bersama-sama, bagaimana belakangan ini adanya stigma negatif di KPK, telah merusak kredibilitas KPK. Stigma ini harus bisa kita hilangkan karena bisa melemahkan KPK,” tegas Ketua KPK dihadapan pegawai KPK sebelum menutup sambutannya.

Sesuai kegiatan acara, Kepala BNPT, Komjen. Pol. Drs Suhardi Alius, M.H., menjelaskan arti radikalisme dalam perspektif positif dan negatif. Pemahaman radikal negatif yang perlu diwaspadai oleh masyarakat saat ini, baik di lingkungan rumah maupun pekerjaan, yang bila terlihat perubahan seseorang yang anti Pancasila, anti NKRI, penyebaran paham takfiri, dan memiliki sikap intoleransi. Meski demikian, pemahaman radikalisme positif juga diperlukan guna kemajuan bangsa Indonesia terlebih di era 4.0 saat ini, dimana kita bisa menjelajah dunia hanya dalam genggaman.

“Radikal itu adalah perubahan yang sangat mendasar itu dihadapkan kepada kegiatan politik dan sosial utamanya bahkan di teknologi juga ada, tetapi ada juga radikal itu yang sifatnya positif khususnya dengan terobosan-terobosan kebaikan. Membuat terobosan pemikiran ‘out the box’ itu juga radikal tetapi untuk kebaikan. Makanya saya batasi isu bagaimana radikalisasi dalam perspektif negatif,” ujar Kepala BNPT dalam paparannya.

Untuk membuka wawasan pengetahuan peserta, Kepala BNPT juga memutarkan cuplikan video doktrinisasi pelaku terorisme untuk melancarkan aksinya, melalui pemahaman radikalisme kepada anak-anak dan perempuan di Suriah, namun beberapa kejadian juga sudah terjadi di Indonesia.

Kepala BNPT pun menegaskan, saat ini rekrutmen yang dilakukan sudah memiliki pola yang berbeda. Kini, penyebaran doktrin dilakukan melalui sosial media. Oleh karena itu, Kepala BNPT berharap agar peserta bisa memilah informasi yang baik dan benar dari informasi yang didapat, khususnya terkait pemahaman radikal.

“Yang kita hadapi ini bukan main-main, tantangan dan ancaman terorisme di Indonesia ini sudah nyata, tidak terjadi hanya di Suriah sana,” ujar Kepala BNPT.

Di tengah sesi tanya jawab, bersama Pimpinan KPK, Saut Situmorang, aturan terkait penggunaan cadar, dan celana cingkrang, Kepala BNPT, berpesan agar tidak menstigmakan terorisme dari keyakinan suatu agama. “Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme hadir bukan dari agama tertentu, tetapi hadir karena pemikiran radikal seseorang yang ingin mengubah ideologi Pancasila. Banyak yang salah menafsirkan akan hal ini, kita mesti waspadai ini, jadi kita harus teliti betul jangan memaknai orang berpakaian seperti itu, tidak bisa,” tegas Kepala BNPT.

Di akhir paparannya, Kepala BNPT, memberikan gambaran kepada Pimpinan KPK dan peserta yang hadir, bagaimana BNPT bekerja dalam menanggulagi Terorisme di Indonesia, pendekatan yang dilakukan BNPT dalam menangani terorisme di Indonesia. Dengan metode soft power approach, BNPT melakukan pendekatan kepada keluarga napiter, keluarga mantan teroris, serta mensejahterakan masyarakat di wilayah yang ter-indikasi memiliki potensi bibit radikalisme dan terorisme.