Jakarta – Membahas anggaran Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2019, Komisi III DPR kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat. BNPT salah satunya, hadir menjelaskan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Rapat bertempat di ruang rapat komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, pada Kamis (7/6) pagi. Berbeda dengan Rapat Dengar Pendapat sebelumnya, RDP kali ini melibatkan 4 Kementerian/Lembaga yang diwakili masing-masing pimpinan. Pimpinan 4 K /L tersebut ialah Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius S.H. M.M., Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Drs. Heru Winarko, S.H., Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Ir. Agus Rahardjo dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.

Rapat yang dipimpin oleh Erna Suryati S.H. diawali dengan paparan dari BNPT. Diwakili oleh Kepala BNPT, paparan meliputi pembahasan pagu indikatif tahun 2019, kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi pagu indikatif 2019, perbandingan pagu anggaran, rancangan awal kerja pemerintah, prioritas nasional BNPT tahun 2019 serta kinerja BNPT.

Di awal paparan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 disebutkan memiliki salah satu prioritas nasional yakni stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu. Menurut Kepala BNPT, di dalam butir tersebut terdapat peran BNPT yaitu “Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu” pada Proyek Prioritas “Kamtibnas dan Keamanan Siber”, serta Kegiatan Prioritas “Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme”.

Pada kesempatan ini, Kepala BNPT mengajukan penambahan anggaran untuk tahun 2019 senilai Rp. 155.283.962.000,- sehingga total anggaran akan mencapai Rp. 854.882.962.000,-. Penambahan anggaran pada pagu tahun anggaran 2019 terkait erat dengan disahkannya Undang-Undang Anti Teror yang menempatkan BNPT dengan peran dan wewenang yang lebih luas dan kuat.

Mantan Sestama Lemhannas ini juga menyebutkan penambahan anggaran akan dilaksanakan dengan realistis dan secara bertahap. Penggunaan tambahan anggaran akan mengikuti capaian prioritas BNPT yang meliputi perubahan struktur organisasi dan perubahan fungsi baru, efektivitas pelaksanaan Pusat Deradikalisasi dan Pusat Pengendalian Krisis, serta dukungan pemekaran formasi jabatan baru sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Ditemui usai RDP, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius menyebutkan kekurangan yang diajukan dalam RDP ini diterima dengan baik oleh para dewan anggota Komisi III DPR.

“Yang kita ajukan bagi anggota dewan dianggap bisa lebih dari ini, tapi kita memang mengajukan jumlah yang realistis, yang mampu dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Kita tidak berasumsi untuk menambah sebesar-besarnya, karena setiap sen uang negara yang kita terima akan dipertanggungjawabkan,” ujar Kepala BNPT.

Lebih lanjut, Kepala BNPT mengatakan meskipun anggaran yang diajukan adalah untuk tahun 2019, BNPT mengusahakan untuk mulai mencicil sejak 2018. Termasuk di dalamnya ialah pengembangan Sumber Daya Manusia serta rancangan pembangunan Pusdalsis yang akan menjadi alat Presiden RI kelak.

Menurutnya, pengesahan Undang-Undang yang memperluas peran menuntut tahapan pembangunan dan pengembangan BNPT. Tahapan seperti restrukturisasi dan penambahan personil yang tidak bisa dilkukan dengan cepat dapat dituntaskan dengan memprioritaskan langkah-langkah BNPT ke depannya.

“Ini yang dimaksud realistis, dimulai dari tahapan-tahapan dahulu. Tentunya eksekusinya akan mengacu pada Undang-Undang yang baru, dan dengan anggaran yang cukup dan mampu kita pertanggungjawabkan,” tutup Kepala BNPT.