Jakarta – Upaya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk mengedepankan pendekatan
humanis atau soft power untuk menanggulangi terorisme telah menjadi daya jual strategis Indonesia di mata dunia sehingga membuat banyak negara di dunia berkaca pada langkah yang diambil BNPT tersebut. Rangkaian kerja sama internasional terus diinisiasi BNPT untuk mendapatkan cara penanganan terbaik mengatasi permasalahan terorisme yang sifatnya lintas batas negara.

Pada Kamis (25/07) pagi, BNPT menerima kunjungan delegasi dari Kantor Kejaksaan Agung (Prosecutor General’s Office) Republik Kazakhstan di sebuah Gedung Kementerian di Jakarta Pusat. Mr. Serik Karipbekov selaku Deputy Head of the Prosecution Service menjadi pimpinan delegasi dalam kunjungan kali ini didampingi oleh Deputy Chief of Mission Kedutaan Republik Kazakhstan di Indonesia serta perwakilan dari Kantor Kejaksaan Agung RI. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka memperdalam kerja sama bilateral dan mempelajari pengalaman praktis Indonesia kaitannya dalam penanggulangan terorisme.

Kedatangan delegasi Republik Kazakhstan disambut dengan hangat oleh Direktur Penegakan Hukum BNPT, Brigjen. Pol. Eddy Hartono, S.IK, M.H. beserta pejabat BNPT lain yang terkait. Dalam sambutannya, Direktur Penegakan Hukum BNPT menjelaskan bahwa RI-Kazakhstan telah menjalin kerja sama tidak hanya secara bilateral namun juga di tingkat kawasan dan pada forum internasional.

Di depan para delegasi yang hadir, Brigjen. Pol. Eddy Hartono, S.IK, M.H. menjelaskan bahwa sebagai leading sector dalam upaya penanggulangan terorisme, BNPT terus mendorong adanya kerja sama antar instansi pemerintah untuk bersama-sama mewaspadai bahaya terorisme. Salah satu mitra strategisnya ialah TNI, Polri, Kementerian dan Lembaga termasuk aparat penegak hukum. Sebagai contoh, melalui Direktorat Pembinaan Kemampuan BNPT, pelatihan integratif antar aparat penegak hukum terus dilaksanakan untuk menguji kesiapsiagaan dan kerjasama melalui pelatihan yang berfokus pada peningkatan kemampuan aparat penegak hukum. Kerja sama dan keterpaduan ini rupanya menjadi salah satu hal yang informatif bagi delegasi Kantor Kejaksaan Agung Republik Kazakhstan.

Kolonel (Sus) Fanfan Ifansyah, selaku Kasubdit Kerja Sama Asia Pasifik dan Afrika kemudian menjelaskan tentang dinamika terorisme sepak terjang BNPT mulai dari terbentuk sampai melahirkan program-program deradikalisasi dengan soft power yang telah diakui dunia. Ia menekankan pentingnya sebuah negara menggunakan cara penanganan yang seimbang antara pendekatan represif dan pendekatan lunak. Hal ini tentunya juga perlu pelibatan tiap elemen tidak hanya pemerintah, meliputi masyarakat sipil, akademisi bahkan sektor swasta.

Seperti negara lainnya di dunia, delegasi Republik Kazakhstan menaruh perhatian yang sama mengenai problematika kembalinya deportan Foreign Terrorist Fighters (FTF) ke negaranya, terlebih banyak di antaranya merupakan perempuan dan anak-anak. Delegasi Republik Kazakhstan tertarik untuk belajar dari pengalaman Indonesia dalam menghadapi permasalahan tersebut. BNPT sangat memperhatikan hal ini melalui upaya re-edukasi, rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebelum nanti kembali pada masyarakat.

Ditemui usai pertemuan berlangsung, Brigjen. Pol. Eddy Hartono, S.I.K memberikan apresiasi atas kehadiran delegasi Republik Kazakhstan apalagi dengan ketertarikannya pada program deradikalisasi BNPT. Keseriusan antar dua negara tersebut, akan diwujudkan dengan kerja sama yang lebih produktif lagi kedepannya sehingga kesepakatan bersama antara RI-Kazakhstan akan dipersiapkan untuk diperpanjang.

“Delegasi Kazakhstan ini adalah prosecutor (jaksa). Mereka tadi banyak bertanya tentang bagaimana program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT. Nanti kami akan mempersiapkan dan melanjutkan MoU tentang penanggulangan terorisme antara Republik dengan pemerintah Indonesia terkait pertukaran informasi dan data, capacity building dan sama-sama bertukar pikiran dan pengalaman menanggulangi terorisme,” ungkapnya.

Apsari Dewi, S.H., LL.M, Ph.D, selaku Jaksa pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI kemudian memberikan apresiasi terhadap jalannya pertemuan ini. “Karena banyaknya isu-isu yang muncul di Kazakhstan saat ini tentang terorisme, mereka menganggap Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil untuk penanganan dan penanggulangan terorisme. Oleh karena itu mereka meminta bantuan Kejaksaan Agung RI untuk memfasilitasi kerja sama dalam penanganan perkara terorisme. Mereka ingin belajar dan menambah wawasan tentang perkara terorisme. Mereka ingin belajar secara komprehensif, tentunya tidak hanya dalam penegakan hukum saja tetapi juga dalam level politik di Indonesia karena BNPT adalah badan yang secara signifikan melakukan koordinasi dengan institusi penegak hukum lainnya,” ujarnya.