Jakarta – Di penghujung tahun 2019, institusi pemerintah baik Kementerian dan Lembaga Indonesia tengah melakukan rekapitulasi dan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan dan penggunaan anggaran tahun 2019, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sehubungan dengan berakhirnya Triwulan III Tahun Anggaran 2019. Untuk meningkatkan target realisasi penyerapan anggaran, BNPT menggelar Rapat Kerja Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 2019, Selasa (12/11) di Hotel AONE, Jakarta.

Dalam Rapat Kerja Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 2019, dipimpin oleh Kepala Biro Umum BNPT, Brigjen TNI Dadang Hendrayudha, didampingi oleh Inspektorat BNPT, Buntoro, Ak., M.Ak., CA, CFE, QIA, CPHRM, serta dihadiri oleh jajaran Pejabat Eselon III dan IV dari seluruh unit Pelaksana Kegiatan BNPT. Sebagai pembuka acara, Kepala Biro Umum BNPT, Brigjen TNI Dadang Hendrayudha, menyampaikan bahwa telah banyak prestasi yang diperoleh BNPT dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dalam pelaksanaan anggaran. Pencapaian dan pengelolaan anggaran yang sesuai dan tepat sasaran, ia berharap adanya rapat kerja evaluasi ini, bisa meningkatkan kinerja pegawai dan dapat mencapai target yang jauh lebih tinggi.

“Dalam rapat ini, saya juga minta inspektorat untuk ikut evaluasi kegiatan ini sehingga kedepan, BNPT sampai semester 3 ini, dari nilai DIPA yang sudah dicapai, ada peningkatan dari 2018 kemarin, yakni di angka 81,5 sekarang mencapai 88, berarti dari 12 indikator yang harus dipenuhi, baru 7 yang memenuhi target,” ungkap Kepala Biro Umum BNPT.

Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan pemberian materi dari narasumber pertama yaitu Erikson Samosir dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta. Dalam penjelasannya di hadapan peserta, Erikson menjelaskan tentang Tata Cara Revisi Anggaran di instansi pemerintah. Erikson menjelaskan bahwa Revisi Anggaran terdiri atas Revisi anggaran dalam hal Pagu Anggaran Berubah, Revisi Anggaran dalam hal Pagu anggaran tetap, dan Revisi Administrasi. Meski demikian, revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap Belanja Sewa Satuan Kerja, pembayaran berbagai tunggakan, dan paket pekerjaan yang telah dikontrakkan. Tak hanya itu, peserta juga diberikan informasi mengenai Dispensasi pembayaran diatas Rp.50.000.000,- dengan menggunakan akun belanja, dan ketepatan penggunaan akun belanja.

“Revisi yang saya jelaskan tadi terkait revisi yang diatur di PMK No. 206 Tahun 2018 tentang Tata Cara Revisi DIPA 2019 yang menjadi kewenangan Kanwil terutama yang sudah mendekati akhir tahun jadi yang bisa diselesaikan tadi pemanfaatan sisa anggaran kontraktural, sewa kelola, maupun terkait dengan penyelesaian pagu minus terhadap belanja pegawai itu tadi secara ringkasannya,” jelas Eriskson setelah menutup acara.

Acara yang berlangsung hingga sore hari ini juga diisi oleh penjelasan dari Inspektorat BNPT, terkait Peningkatan Kualitas Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan BNPT oleh Buntoro, Ak., M.Ak., CA, CFE, QIA, CPHRM. Terkait Realisasi Anggaran BNPT, dari data terakhir 11 November 2019, anggaran yang telah direalisasikan senilai Rp.528.531.071.074 dari total anggaran senilai Rp.699.598.377.000, atau sebesar 74,12%.

Selain Mengevaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran TW III Tahun 2019, serta mengedukasi peserta mengenai perhitungan uang harian perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya peserta yang bertanya saat sesi ini, Inspektur BNPT menangkap masih adanya multitafsir penyusunan anggaran dikarenakan banyaknya landasan peraturan terkait kebijakan penggunaan anggaran.

“Dari yang saya tangkap dari teman-teman peserta, terdapat peraturan yang multitafsir sehingga perlu suatu pemahaman besar, baik antara teman-teman di auditor, inspektorat, pelaksana, teman-teman dari kementerian keuangan dan teman-teman dari eksternal auditor BPK. Dengan adanya kesamaan-kesamaan ini diharapkan kebingungan akibat adanya multitafsir peraturan perundang-undangan yang ada itu bisa dihilangkan dan dieliminasi,” ujar Inspektur di sesi materinya.

Dengan adanya kegiatan rapat kerja hari ini, Inspektur BNPT berharap kinerja pegawai BNPT lebih optimal agar bisa kembali meraih WTP ke-7 kalinya.

Untuk melengkapi wawasan peserta, narasumber terakhir dihadirkan dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Wibawa Pram Sihombing. Pram menjelaskan bagaimana membuat laporan perjalanan dinas ke luar negeri. Ia pun menambahkan perjalanan dinas ke luar negeri tidak perlu dilampirkan karena berbeda Negara dan sudah memiliki aturan yang berbeda dengan perjalanan dinas dalam negeri.

“Peserta cukup antusias, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan ke kami sebagai narasumber. Ada beberapa hal yang mungkin penting untuk dipahami oleh peserta jadi pertama perjalanan dinas itu adalah untuk urusan kantor sama halnya seperti perjalanan dinas jabatan, dan dilaksanakan ada beberapa prinsip,” ujar Pram saat mengisi materi didepan peserta.

Ia pun menegaskan, para penyusun anggaran perjalanan harus efisien menyampaikan jumlah anggaran dan personil yang ditugaskan. Terlebih untuk biaya penugasan ASN sudah tercantum dalam PMK SBM.

Di akhir acara, Kepala Biro Umum, Brigjen TNI Dadang Hendrayudha, berharap agar pelaksanaan kinerja kedepan, BNPT bisa meningkatkan kualitas kinerja di tahun 2020 mendatang.

“Semua institusi sama, ingin institusinya dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan oleh negara. Ini uang rakyat, kita harus pertanggungjawabkan dengan baik, tidak ada yang macam-macam dan sebagainya. Dan yang jelas semua ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atau Kementerian lain ini bisa kita capai secara maksimal,” ujar Brigjen TNI Dadang Hendrayudha menutup acara Raker ini.