Jakarta – Bicara penanggulangan terorisme tidak melulu memperhatikan pelaku dan aksinya. Korban atau penyintas memiliki kedudukan yang sama pentingnya untuk mendapatkan perhatian. Menyadari hal tersebut, BNPT telah menyusun berbagai program dan kegiatan yang ditujukan kepada penyintas. Untuk memahami perkembangan layanan untuk penyintas, BNPT menerima audiensi pengurus organisasi Yayasan Keluarga Penyintas (YKP).

Bertempat di kantor BNPT Jakarta, Audiensi pengurus Organisasi YKP digelar pada Kamis (18/7) siang. Kunjungan YKP tersebut disambut langsung oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Hendri P. Lubis dan Direktur Perlindungan BNPT, Herwan Chaidir.

Pada audiensi ini, Sekretaris Jenderal Yayasan Keluarga Penyinyas, Vivi Normasari berkesempatan untuk mendiskusikan serta memberikan masukan terkait bantuan untuk penyintas aksi terorisme yang diberikan LPSK dan BNPT.

“Setidaknya 47 orang dari kami alhamdulillah sudah menerima pelayanan di antaranya korban aksi teror di Surabaya, Thamrin dan Kampung Melayu. Kendala yang kami temui ingin kami bicarakan serta menjadi masukan, YKP berharap bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman penyintas,” ujar Vivi Normasari.

Melalui diskusi serta perkembangan informasi kompensasi penyintas, jajaran BNPT menerima pengetahuan terkini serta hambatan yang ditemui oleh teman penyintas. Menanggapi informasi dan masukan yang disampaikan, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius menyatakan akan memberikan bantuan dengan lembaga terkait.

“Kita akan inventarisir informasi dan masukan dari teman-teman YKP. Kita juga akan bantu fasilitasi akses dengan Kementerian atau Lembaga terkait. Di sinilah peran signifikan BNPT, kita akan cari tau apakah yang menjadi penyebab hambatannya. Saya bersyukur Undang-Undang No. 5 tahun 2018 mengamanatkan BNPT untuk ikut serta mendampingi teman-teman penyintas,” ujar Kepala BNPT.

Terhadap progam dan upaya yang BNPT dan Lembaga lainnya berikan beberapa tahun belakangan, Sekjen YKP mengakui peran negara dalam memperhatikan kebutuhan penyintas lebih terasa.

“Bagi kami LPSK sebagai ibu para penyintas dan BNPT sebagai bapak para penyintas. Kami senang karena dua lembaga tersebut bersinergi. Kami mengikuti perkembangan Rancangan Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU No. 5 Tahun 2018. Ke depannya kami berharap dapat terus memberikan yang terbaik bagi teman-teman penyintas, khususnya pada layanan medis, kompensasi, bantuan psikososial dan psikologi dan layanan lainnya,” tutur penyintas Bom JW Marriot 2003 tersebut.