Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., diundang sebagai pembicara dalam kegiatan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVII tahun 2018 Lemhannas RI di Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Jakarta Pusat pada Selasa (10/4/2018). Kegiatan ini dihadiri sebanyak 100 peserta terdiri dari gabungan TNI, Polri, Kementerian, Partai Politik, dan LSM.

Kepala BNPT memberikan paparannya terkait “Mewaspadai Pengaruh Gerakan Radikalisme Era Global Terhadap Nasionalisme dan Eksistensi NKRI”. Untuk itu Suhardi Alius mengingatkan kepada para peserta yang akan menjadi calon pemimpin dimasa depan agar selalu ingat dan menerapkan wawasan kebangsaan pada dirinya sehingga dapat mempertankan NKRI bangsa ini.

“Lemhannas itu bagaimana membuat pertahanan nasional kita di semua aspek kehidupan. Untuk itu kita harus bisa menghadapi tantangan globalisasi yang luar biasa hingga eksistensi NKRI tetap terpelihara dengan baik,”

Lebih lanjut, mantan Sestama Lemhannas RI menjelaskan peran siswa Lemhannas yang harus memiliki sense of crisis, naluri kebangsaan, peka terhadap perubahan, mampu meningkatkan mengkritisi penyelenggara negara dalam menjalankan fungsinya, cepat dalam merespon dan bisa menjadi agen dalam pencegahan radikalisme dan terorisme.

“Mudah-mudahanan para peserta menjadi calon-calon pimpinan yang baik, untuk itu saya ingatkan peran yang harus dilakukan untuk para peserta yang kelak akan menjadi pemimpin dimasa depan karena selain profesionalitas tanggung jawab moral harus dilakukan,” tegas Suhardi Alius.

Beliau juga memaparkan secara rinci terkait bahaya dalam radikalisme dan terorisme di Indonesia maupun dunia. Dengan memberikan informasi terkait perkembangan radikalisme dan terorisme di Indonesia dari tahun 2000-2017.

“Segala bentuk ancaman dan tindakan yang dilakukan para teroris di Indonesia telah mengancam bangsa ini. Untuk itu BNPT mengupayakan dalam menanggulangi dan mencegah terorisme,” tegas Suhardi.

Mantan Kabareskrim Polri, mengatakan program yang dilakukan BNPT yakni program deradikalisasi dengan membina mantan narapidana terorisme (napiter), keluarga, dan anak dari pelaku terorisme di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun luar lapas.

“Kita memonitor dan membina para mantan napiter dengan program deradikalisasi, karena banyak terjadi kasus setelah mereka bebas mereka kembali radikal dengan alasan tidak diterima oleh masyarakat sekitar setelah bebas,” ujarnya.

Menurutnya potensi mantan napiter kembali ke paham radikalisme dan terorisme itu karena perlakuan dari masyarakat yang memarjinalkan para mantan napiter.

Berbagai video terkait radikalisme dan terorisme juga diputarkan dalam kuliah umum PPRA Lemhannas RI sehingga diharapkan para peserta mampu mengimplementasikan terhadap kehidupan nyata.

“Setelah saya memberikan kuliah umum diharapkan kita semua bisa betul-betul mengimplementasikannya, bukan sekedar wacana saja.” tutup Suhardi Alius.