Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Wawasan Kebangsaan Aparatur Sipil Negara bersama Kementerian dan Lembaga Indonesia sebagai narasumber perihal Taskforce penanganan tindakan radikalisme di lingkungan ASN. Acara ini digelar di Ruang Rapat Majapahit, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Jakarta pada Kamis (24/10) pagi.

Dalam rapat tersebut, Kepala BNPT didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, DR. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl., S.E., M.Eng. , dan Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB, Drs. Dwi Wahyu Atmaji, M.P.A.

Selaku narasumber, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., mengawali paparannya dengan menjelaskan betapa cepatnya perkembangan informasi teknologi secara global dapat mengubah dunia. Penggunaan internet dan kemajuan teknologi saat ini mendukung aspek perubahan etika dan perilaku masyarakat. Makin maraknya ketergantungan penggunaan media sosial di masyarakat menjadikan informasi yang tersebar di media sosial menjadi tidak terbendung sehingga infiltrasi paham radikal menjadi mudah. Hal ini juga menjadi perhatian bagi ASN Indonesia.

“Ancaman radikalisme dan terorisme itu berada di tengah-tengah kita bapak dan ibu, sehingga kita harus waspada karena mereka bukan saja akan mengorbankan orang lain, apalagi untuk kita di kalangan ASN harus lebih waspada,” ujar Kepala BNPT.

Tidak hanya meluas di media sosial, paham radikalisme kini juga sudah masuk ke bangku pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari dunia pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga Perguruan Tinggi yang kini minim nilai-nilai kebangsaan. Untuk menghilangkan paham radikalisme dan bahaya akan adanya aksi terorisme di Indonesia, Kepala BNPT juga mengingatkan agar seleksi ASN kedepannya lebih diperketat, dan kementerian/lembaga perlu melakukan screening data mendalam guna deteksi dan mereduksi radikalisme.

“Masalah rekrutmen tidak boleh main-main, ini masalah penting, perlu adanya asesmen ulang. Kita ingin supaya ASN itu betul-betul tergambarkan terpetakan dengan baik, tadi juga sudah kita sampaikan di forum untuk memberikan satu langkah yang baik dalam penanganan masalah sehingga beberapa tahun mendatang itu sudah bisa kita reduksi. Ini bentuk kontribusi kepada negara demi pembangunan bangsa,” ungkap Kepala BNPT lebih lanjut.

Disamping itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menyambut baik masukan dan saran dari Kepala BNPT terkait proses rekrutmen ASN mendatang untuk lebih diperketat dengan screening kepribadian yang mendalam. Kepala BKN pun menambahkan, bila ada ASN yang saat ini memiliki pemahaman radikal, nantinya akan dilakukan pembinaan secara mendalam.

“Yang sudah di dalam bagaimana treatment nya itu ada yang soft dan ada yang hard jadi nanti kita akan lebih ke mengutamakan yang yang soft untuk pembinaan sebelum menggunakan tindakan yang lebih keras jadi kalau unsur di ASN itu pembinaannya dari kita akan mencoba menghimbau terlebih dahulu agar para ASN ini bijak, pertama dalam penggunaan medsos di media sosial yang sifat radikalisme ujaran kebencian anti Pancasila dan anti NKRI kemudian kalau itu bisa turun kita akan mencoba masuk lebih dalam lagi untuk mencoba memberikan atau deradikalisasi kan teman-teman yang sudah terpapar,” tegas Kepala BKN.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA yang juga hadir dalam rapat ini mempertegas fungsi dan tugas KASN sendiri dan siap membantu untuk melakukan penanganan serta pembinaan bagi ASN kedepannya.

Jadi tugas KASN salah satunya adalah mengawasi penegakan bagi para ASN dan itu penting bagi semua untuk memulai agar edukasi ASN betul-betul dilakukan agar nilai-nilai nasional integritas bisa diperkuat dan kemudian kita akan bersama-sama mengevaluasi apakah masih ada kelompok-kelompok yang intoleran.” ujar Agus Pramusinto.

Di akhir paparannya , mantan Kabareskrim Polri juga berpesan agar para Aparatur Sipil Negara untuk berhati-hati dan lebih arif dalam menggunakan media sosial karena apa yang terkandung di dalamnya banyak hal-hal yang tidak hanya merusak tetapi juga destruktif untuk bangsa. ASN harus mengambil sisi positifnya, agar Indonesia bisa berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.