Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M. H. didampingi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis (13/9/2018).

RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Drs. Kahar Muzakir dan dihadiri Kementerian/Lembaga terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung, dan BNPT dalam rangka Pembahasan RKA/KL tahun 2019 kepada DPR.

Dalam kesempatan ini Kepala BNPT memaparkan terkait RKA-K/L BNPT Tahun 2019 Hasil dari RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019, dan Kebutuhan anggaran yang belum terakomodir dalam pagu anggaran T.A. 2019.

“Penjelasannya tersebut berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-536/MK.02/2018 dan Nomor B.400/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja serta Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2019” ucap Kepala BNPT.

Lebih lanjut, mantan Sestama Lemhannas RI mengatakan rincian pagu anggaran T. A 2019 berdasarkan bidang Pencegahan, Penindakan, Kerja sama Internasional, Dukungan administrasi SDM, dan pengawasan internal lainnya dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia yang harus dipenuhi.

Di akhir paparannya mantan Kabareskrim Polri juga menegaskan terkait kekurangan pemenuhan anggaran untuk kebutuhan melaksanakan tugas dan fungsi baru karena adanya penambahan formasi dan jabatan dalam struktur organisasi BNPT sejak tahun 2017 serta pemenuhan kebutuhan anggaran untuk efektivitas pelaksanaan Pusat Deradikalisasi dan Pusat Pengendalian Krisis.