Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi salah satu dari 15 lembaga negara selaku mitra kerja yang berada dalam naungan Komisi III DPR RI. Dengan ruang lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, Komisi III DPR RI menjadi badan yang memiliki tugas mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang.

Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., hadir dalam Peluncuran Buku Selayang Pandang Komisi III DPR RI: Evaluasi Penegakan Hukum di Indonesia 2014-2019 pada Senin (23/09) siang bertempat di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Beberapa pimpinan tinggi Kementerian dan Lembaga Negara yang terlihat hadir di antara lain meliputi Menteri Hukum dan HAM, Waka Polri, Kapolda Metro Jaya, Wakil Jaksa Agung, Kepala BNN, Ketua PPATK, serta perwakilan mitra Komisi III DPR lainnya.

Peluncuran buku ini diselenggarakan untuk menunjukkan kiprah dan kinerja para pimpinan dan anggota Komisi III selama periode 2014 hingga 2019. Tidak hanya pencapaian kinerja Komisi III dan mitra kerja, buku ini juga memberikan informasi bagaimana Komisi III mengawasi para mitra kerja dalam merespon permasalahan berdasarkan laporan dari masyarakat. Dengan dibuatnya buku ini, diharapkan menjadi gambaran dan acuan bersama bagi Anggota Komisi III DPR dan mitra kerja untuk bekerja lebih baik kedepannya melalui evaluasi dan catatan yang bersumber langsung dari masyarakat.

Rangkaian peluncuran buku diawali dengan pemotongan pita oleh Ketua Komisi III, Azis Syamsuddin, didampingi oleh Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, disaksikan oleh anggota Komisi III dan sejumlah pimpinan Kementerian dan Lembaga Negara selaku mitra kerja. Prosesi tersebut menjadi pembuka rangkaian acara kali ini, juga menjadi simbol pembukaan pameran foto yang berisi dokumentasi kegiatan Komisi III termasuk aktivitas rapat maupun kunjungan kerja dengan mitra.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan sesi bedah buku bersama beberapa narasumber yaitu Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J. Mahesa, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, dan ahli hukum Indriyanto Seno Adji. Dalam sesi diskusi, menurut ahli hukum Indriyanto Seno Adji, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi salah satu isu besar di Komisi III pyang sangat signifikan disamping Revisi UU KPK dan RUU KUHP. Dengan adanya undang-undang ini, sebagai leading sector penanggulangan terorisme, peran BNPT dalam menangani permasalahan terorisme menjadi semakin optimal.

Kepala BNPT kemudian memberikan apresiasi yang sangat besar terhadap koreksi konstruktif dan masukan yang membangun BNPT selaku mitra kerja Komisi III. “Kami mengapresiasi dan berterimakasih, selama ini saya bekerja sama kurang lebih 3 tahun sejak 2016 dengan Komisi III. Banyak koreksi yang konstruktif tentunya terhadap program-program BNPT. Juga dukungan terhadap porsi anggaran bahkan program pencegahan kami juga melibatkan anggota-anggota dari Komisi III untuk berkontribusi memberikan masukan-masukan yang sangat aktual. Jadi kita apresiasi sekali dan mudah-mudahan kedepan, kita akan lebih baik lagi,” ungkap Kepala BNPT.