Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (19/09/2017).

RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo dan dihadiri oleh 16 Kementerian/Lembaga dalam rangka permohonan dan permintaan anggaran APBN Tahun Anggaran 2018 kepada DPR.

Kepala BNPT memaparkan permohonan dan permintaan anggaran untuk tahun 2018 dengan menyatakan bahwa BNPT mendapatkan alokasi anggaran di tahun 2018 sebesar Rp 500.586.324,00, dengan menjelaskan beberapa pokok pembahasan dari pagu anggaran BNPT.

“Pokok bahasan yg pertama pagu anggaran BNPT tahun 2018, yaitu pagu anggaran BNPT perjenis belanja, selanjutnya pagu anggaran BNPT perkegiatan, selanjutnya rencana dan target APBN 2018 dan terakhir pagu anggaran yang belum terpenuhi di tahun 2017,” papar kepala BNPT dihadapan pimpinan dan peserta RDP lainnya.

Mantan Kabareskrim Polri, menegaskan rincian program untuk masing-masing kegiatan dalam penanggulangan terorisme harus terpenuhi, yakni target program meliputi bidang pencegahan, penindakan, dan juga kerjasama internasional. Selain itu, mantan Kapolda Jawa Barat juga menjelaskan rencana target APBN program BNPT di 2018.

“Pertama meningkatnya peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan terorisme, mengefektifkan koordinasi dalam tindakan pelaku terorisme dengan meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dan aparat intansi terkait dalam penindakan dan penegakan hukum penanganan tindak pidana terorisme, meningkatnya kerja sama internasional dalam dan penanganan foreign terrorism tingkat bilateral regional dan multilateral perlindungan WNI di luar negeri,” tegasnya.

Tak hanya itu Suhardi juga menuturkan bahwa BNPT telah menjalani program sinergitas 32 Kementerian/Lembaga dalam penanggulangan terorisme. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang menanggulangi aksi terorisme dari hulu hingga ke hilir dengan melakukan sinergi program penanggulangan terorisme,” tukas Suhardi.

Alumni Akpol 1985 ini mengakhiri paparannya dengan menegaskan, bahwa BNPT mengalami kekurangan dalam program Pusat Pengendalian Krisis dan kelengkapan alat keamanan di Pusat Deradikalisasi.

“Oleh karena itu pada kesempatan ini saya memohon kebutuhan anggaran tahun 2018 untuk memenuhi kekurangan Pusat Pengendalian Krisis dan kelengkapan alat keamanan Pusat Deradikalisasi di Sentul,” tutup Suhardi.