Jakarta – Tahun 2019 menjadi pesta demokrasi bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan berlangsungnya Pemilihan Presiden-Wakil Presiden serta legislatif pada April lalu. Namun, perbedaan pilihan politik pasca Pemilu menciptakan polarisasi masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari menguatnya intoleransi yang dikhawatirkan memicu gerakan radikal terorisme. Berangkat dari hal tersebut, Gerakan Suluh Kebangsaan menggelar Scenario Planning Workshop pada Jumat (16/8) bertempat di Hotel JS Luwansa, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Diketuai Prof. Dr. Mahfud M.D., S.H., S.U., Gerakan Suluh Kebangsaan mengundang Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Suhardi Alius, M.H., Jenderal Budi Gunawan, dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. sebagai pemantik diskusi.

Turut hadir pula K.H. Salahudin Wahid, Prof. Dr. Alwi Shihab, Prof. Dr. Amin Abdulah, Prof. Dr. Komarudin Hidayat, Dr. Hilman Farid, K.H. Yahya C. Staquf, Romo Benny Susetyo, dan tokoh nasional lain yang menjadi peserta aktif dalam diskusi.

Mahfud M.D. menyayangkan dunia perpolitikan Indonesia dinodai oleh isu intoleransi dan pengkafiran kelompok masyarakat tertentu. Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan menyatakan bahwa permasalahan bangsa yang terjadi tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja, namun seluruh komponen bangsa perlu bersinergi untuk menjaga keutuhan NKRI.

“Negara ini harus dipelihara bersama-sama sebagai negara kebangsaan, religious nation state, negara kebangsaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, bukan beragama tertentu. Sehingga seluruhnya harus rukun dan damai meskipun banyak perbedaan,” ucap Mahfud MD.

Mengawali paparannya, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. menyampaikan bahwa maraknya paham radikal terorisme dipengaruhi oleh terkikisnya karakter moral bangsa dan kecanggihan teknologi. Menggunakan istilah ‘dunia dalam genggaman’, Kepala BNPT memaparkan perubahan cara pandang masyarakat modern yang dimanjakan dengan kemajuan teknologi. Tanpa adanya filter, yaitu karakter dan moral yang kuat, masyarakat rentan terpapar paham radikal terorisme.

Kepala BNPT menegaskan pentingnya pendidikan penguatan karakter sejak usia dini. Maka dari itu, Gerakan Suluh Kebangsaan diharapkan dapat fokus pada penguatan karakter dan moral bangsa, terutama bagi generasi penerus bangsa.

Lebih lanjut, Kepala BNPT juga menegaskan perlu hadirnya pemimpin yang memiliki karakter, mengakar, dan memiliki legitimasi di mata masyarakat. Figur pemimpin yang berkarakter ini kemudian berperan dalam memberikan tuntunan sehingga paham radikal terorisme dapat dibendung.

“Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal Gerakan Suluh Kebangsaan dalam membuat strategic planning. Bahwa ada langkah-langkah yang harus kita kuatkan di tengah globalisasi yang luar biasa ini, terutama di era digital informasi yang dapat mudah merubah perilaku kita, dan polarisasi di masyarakat harus kita tuntun supaya memiliki nilai kebangsaan yang cukup, karena negara Republik Indonesia ini merupakan tanggung jawab kita bersama agar terus ada eksistensinya,” ucap Kepala BNPT ditemui seusai acara.

“Kita memang butuh satu gerakan-gerakan di luar pemerintah, yang terdiri dari seluruh tokoh-tokoh lintas agama, tokoh masyarakat intelektual dan sebagainya yang bisa berkontribusi,” ujar mantan Sestama Lemhannas ini.

Kegiatan ini diharapkan dapat menggali lebih dalam situasi aktual Indonesia terkait isu intoleransi dan radikal terorisme dan memberikan pemahaman komprehensif. “Gerakan Suluh Kebangsaan ini ingin membangun kesadaran berbangsa dan bernegara tanpa intoleran, tanpa teror, kemudian mencari peta masalah yang kita hadapi,” kata Mahfud M.D. Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan ini pun memberikan apresiasi atas kehadiran Kepala BNPT dalam kegiatan tersebut.

Selanjutnya Gerakan Suluh Kebangsaan akan merangkum hasil diskusi dan menentukan langkah strategis dalam Strategic Planning Workshop yang akan diselenggarakan bulan depan.