Bali – Jaringan terorisme yang berafiliasi dengan ISIL/ISIS dan Al-Qaida masih menjadi sorotan dan ancaman keamanan dunia. Terkait hal tersebut, Tim Monitoring PBB ingin mengetahui perkembangan setiap negara anggota PBB di kawasan dalam menindaklanjuti resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB terkait terorisme dan sanksi terhadap Al-Qaida, ISIL serta jaringannya.

Pada tahun 2011 Indonesia pernah menjadi tuan rumah untuk pertemuan serupa di Jakarta, dan pada tahun 2017 Indonesia kembali ditunjuk sebagai tuan rumah pada Pertemuan Regional ke-6 Heads of Intelligence and Security Services Concerning ISIL (DA’ESH) and Al-Qaida Influence in Southeast Asia, yang berlangsung di Bali pada tanggal 9 hingga 10 November 2017. Sebanyak 74 peserta yang berasal dari 12 negara yaitu Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Jepang, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, SIngapura, Thailand, Vietnam, dan Tim Monitoring PBB-New York ikut dalam pertemuan ini. Sedangkan Delegasi Indonesia yang terlibat terdiri dari wakil Kementerian/Lembaga terkait, yaitu BNPT, Kemenlu, BIN, BAIS, Kemenkumham (Ditjen Pemasyarakatan), Polri (Densus 88), dan PPATK.

Tujuan dilaksanakannya pertemuan ini dalam rangka memfasilitasi pertukaran informasi antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan mendorong peningkatan implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam menanggulangi jaringan terorisme.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., dalam sambutan pembukaanya menyampaikan penghargaan atas kehadiran peserta yang merupakan bukti keseriusan negara-negara di kawasan untuk meningkatkan kerja sama dalam penanggulangan terorisme. “Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk meningkatkan pendekatan keras (hard approach) disamping pendekatan lunak (soft approach), khususnya penegakan hukum, yang sejalan dengan Resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB,” tegas Suhardi.

Tidak hanya Kepala BNPT, pejabat-pejabat BNPT yang turut hadir dalam pertemuan ini, diantaranya Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Irjen Pol. Drs. Hamidin, Direktur Kerjasama Bilateral, Brigjen. Pol. Drs. Budiono Sandi, Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral, Andhika Chrisnayudhanto dan Direktur Perangkat Hukum Internasional Brigjen (Mar) TNI Yuniar Ludfi. Pertemuan ini merupakan pertemuan regular yang diadakan oleh Analytical Support and Sanctions Monitoring Team of the Security Council-ISIL (Da’esh) dan Al-Qaida Sanctions Committee sebagaimana diamanatkan dalam Resolui Dewan Keamanan PBB, salah satunya Resolusi 2368 (2017) Annex I (v).

Hasil yang diperoleh pada pertemuan regional ini akan menjadi rekomendasi yang akan disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB.