Sidoarjo – Negara melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), membuktikan komitmennya untuk selalu hadir dalam upaya mengurai masalah terorisme dari hulu sampai hilir. Salah satu program yang dilakukan yakni mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang didalamnya dihuni narapidana kasus terorisme (napiter).

Hal tersebut terlihat saat Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, melakukan kunjungan ke Lapas Kelas 1 Porong, Sidoarjo, untuk menemui mantan bomber, Umar Patek, yang selama ini juga dikenal sebagai salah satu perakit bom terbaik di dunia dan tiga napiter kasus Ambon yaitu Ismail Yamsehu, Asep Jaya dan Samsudin alias Fathur pada Selasa (15/8/2017).

“Kami dari BNPT mempunyai program untuk mendatangi lapas-lapas, khususnya untuk mendatangi para narapidana kasus terorisme. Dimana kami berharap dengan kedatangan kami ke lapas-lapas, mereka (napiter) bisa berubah selama dalam masa penahanannya,” ujar Komjen Pol. Suhardi Alius kepada wartawan usai kunjungan tersebut.

Mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan bahwa keinginan untuk berkunjung ke Lapas Porong ini sudah diinginkannya sejak lama. Apalagi beberapa bulan lalu dirinya juga mendengar langsung dari mantan kombatan lainnya, Ali Fauzi, dimana Umar Patek ingin bertemu dengan Kepala BNPT.

“Mendengar itu saat peresmian masjid dan pesantren Baitul Muttaqien di Desa Tenggulun, Lamongan, kemarin saya minta kepada Irjen Pol Hamidin (Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT) untuk menemui dulu Umar Patek di Lapas Porong, karena saya saat itu masih belum ada waktu untuk ketemu. Dan sekarang saya punya waktu untuk bertemu sama para napi terorisme lainnya yang ada di Porong ini,” katanya.

Alumni Akpol tahun 1985 ini mengatakan bahwa, di dalam pertemuan tersebut pihaknya saling berdiskusi dan saling sharing mengenai apa yang dirasakan para napiter saat ini dan juga memberikan himbauan-himbauan agar kita semua supaya menjadi orang yang berguna.

“Saya ingatkan mereka bahwa kita boleh punya masa lalu, tapi kita juga punya masa depan. Selain itu kita sama-sama belomba-lomba dalam kebaikan, kita melupakan masa lalu jadi mari kita merajut hal-hal yang baik. Himbauan ini bukan kepada mereka saja, tapi juga dengan keluarganya,” ujar pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini.

Untuk itu mantan Kapolda Jawa Barat ini berharap dengan adanya himbauan semacam ini akan lebih menyadarkan para napiter, apalagi ini menjelang perayaan HUT Kemerdekan RI ke-72 dimana banyak diantara mereka yang sudah sadar atas perbuatan masa lalunya yang salah.

“Kita melihat teman-teman napi sudah banyak kesadaran dan kita perlihatkan ini mudah-mudahan betul dari hati yang ikhlas, jangan cuma semata-mata karena tidak ikhlas atau sementara. Tapi saya minta kesadaran ini harus terus dilakukan dengan tulus ikhlas. Kalau bangsa ini bersatu kan akan luar biasa,” tutur pria yang pernah menjabat sebagai Kadiv Humas Polri ini.

Untuk itu pihaknya akan terus melakukan pendekatan-pendekatan dengan mememberikan nasehat-nasehat terhadap para mantan kombatan yang dulunya ‘salah jalan’ untuk dapat kembali ke masyarakat dengan baik. “Kita melakukan pendekatan dengan menggunakan hati, bukan hanya kepada yang bersangkutan saja, kepada keluarganya pun sepanjang untuk hal baik akan kita fasilitasi dengan baik,” ujarnya

Terkait permintaan Umar Patek terhadap status kewarganaegaraan istrinya yang belum menjadi WNI, mantan Wakapolda Metro Jaya ini berjanji akan melakukan koordinasikan dengan otoritas pemerintahan yang berwenang dalam mengurusi masalah ini terkait masalah status kewarganegaraan istrinya.

“Saya dengar sudah ada usulan dari Lapas kepada Dirjen Pemasyarakatan, tentunya nanti akan kita komunikasikan tingkat atas, bagaimana aturannya sehingga juga ada solusi-solusinya. Karena kita punya aturan, SOP dan sebagainya yang akan kita komunikasikan,” kata mengakhiri.

Ketika ditanya terkait wacana untuk membikin Lapas khusus kasus teroris, mantan Kapolres Metro Jakarta Barat dan Depok ini mengatakan bahwa hal tersebut saat ini sedang disiapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dimana memang ada rencana untuk kasus terorisme dan narkoba akan ditempatkan di tempat khusus dan bukan di Jawa Timur.

“Tidak (di Jatim). Yang jelas jauh. Kalau mudah diakses tentunya akan tidak baik juga, apalagi untuk nanti yang narkoba, kalau ada akses sinyal telepon tentunya juga berbahaya juga karena masih banyak sekali hal-hal yang bisa diatur dari dalam penjara. Oleh sebab itu nanti Menkopolhukam dengan instansi terkait yang memiliki wewenang untuk saling berbicara,” ujarnya.

Menurutnya, jika napi kasus terorisme disatukan dengan napi umum akan menimbulkan kerawanan karena bisa mempengaruhi narapidana yang lainnya. Karena kalau ada narapidana yang berideologi keras, besar kemungkinan untuk mempengaruhi yang lain,

“Bahkan petugas Lapas pun juga punya potensi dipengaruhi. Oleh sebab itu keberadaan kita dengan seluruh aparat yang ada di daerah bekerjasama untuk bisa menghindarkan yang semacam itu,” katanya mengakhiri.