Jakarta – Untuk meningkatkan kerja sama dalam hal pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Risiko Tinggi (High Risk) pada tahun 2018, Ditjen Pemasyarakatan, Kemenkumham, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Jakarta pada Selasa (9/1/2018) pagi. Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Suhardi Alius, M.H.

Dalam pertemuan ini, Plt Dirjen Pemasyarakatan, Kemenkumham, Mardjoeki, menjelaskan kedatangannya dalam membangun sinergitas untuk mewujudkan Lapas high risk yang berlokasi di Pasir Putih, Nusakambangan, Jawa Tengah. Lapas tersebut diperuntukkan bagi narapidana kasus kejahatan berat, salah satunya terorisme.

“Dalam menangani narapidana yang terkait dengan tindak pidana terorisme, Kemenkumham khususnya Ditjen Pemasyarakatan berkeinginan untuk bersinergi dengan BNPT dalam merumuskan langkah-langkah efektif yang bertujuan melakukan pembinaan kepada narapidana teroris (napiter) melalui program deradikalisasi,” ujar Mardjoeki. Beliau juga memuji program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT semakin baik pelaksanaannya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPT menyampaikan bahwa masalah napiter merupakan salah satu permasalahan yang sensitif, sehingga diperlukan SDM yang berkualitas untuk menghadapi napiter di Lapas high risk tersebut. Petugas Lapas yang ditempatkan di sana perlu diberikan pembekalan dan pembinaan yang cukup terkait masalah terorisme.

“Paling utama diperlukan petugas lapas yang berani dalam mengahadapi napiter. Diperlukan juga kegiatan pencegahan agar petugas lapas nantinya tidak ikut terpapar radikalisme. Pembekalan anti radikalisme dan paham keagamaan secara berkala merupakan salah satu langkah preventif yang bisa dilakukan ,” kata Suhardi.

Selain itu, mantan Kapolda Jawa Barat ini mengatakan bahwa berdasarkan hasil identifikasi dan monitoring yang dilakukan oleh BNPT, saat ini banyak napiter yang telah siap menerima penguatan di bidang wirausaha untuk pengembangan diri dan kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan tahap akhir dari proses deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT untuk mengembalikan kehidupan mantan napiter kepada masyarakat.

“Banyak napiter yang sudah mau berbaur dengan masyarakat, oleh karena itu perlu adanya dukungan konsisten terutama dari fasilitas penunjang saat dalam lapas,” ujar Suhardi Alius. Fasilitas di dalam lapas bertujuan untuk mengasah keahlian mantan napiter agar mereka bisa menjadi individu yang produktif.

Di akhir pertemuan, mantan Kabareskrim Polri menambahkan jika nantinya para napiter berbaur kembali dengan masyarakat, perlu pembekalan dari sisi penguatan keagamaan yang dilakukan secara rutin oleh ahli agama yang moderat.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh para pejabat BNPT, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir, Plt Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Brigjen Pol. Drs. Torik Triyono, M.Si., Direktur Bidang Kemampuan, Brigjen Pol. Ignatius Sigit Widiatmono, Kasubdit Bina Dalam Pemasyarakatan Khusus Terorisme, Kolonel Mar. Andy Prasetyo, Kasubdit Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum, Kombes Pol. Hando Wibowo, S.Ik., M.Si.,