Jakarta – BNPT sebagai leading sector dalam penanggulangan terorisme tidak henti menjalin koordinasi antaraparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana terorisme. Semakin hari, kerja sama lintas sektoral yang terus diupayakan sejak awal berdirinya BNPT kian erat terjalin khususnya dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI yang bertanggung jawab secara langsung dalam penanganan narapidana terorisme.

Senin (24/10) siang Kepala BNPT, Komjen Pol. Suhardi Alius, M.H., menerima kunjungan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami, Bc.IP., M.Si., di salah satu Gedung Kementerian, Jakarta. Pertemuan ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat terkait dari lingkungan BNPT yaitu Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen. Pol. Drs. Budiono Sandi, M.Hum., Direktur Deradikalisasi, Prof. Dr. Irfan Idris, M.A., dan Direktur Penegakan Hukum, Brigjen Pol. Eddy Hartono, S.Ik, M.H.

Dalam pertemuan ini dibahas terkait proses penempatan dan upaya-upaya intervensi khusus dalam pembinaan napiter serta peningkatan fasilitas keamanan di lapas-lapas high risk. Dibahas pula terkait kesejahteraan dan keamanan kepala lapas maupun petugasnya.

“Berbagai isu permasalahan telah kita bahas bersama dalam pertemuan ini beserta solusi dan treatment untuk menghadapinya. Sekarang ada lapas baru di Karanganyar, Nusakambangan, contohnya, kita sedang memetakan dan melakukan asesmen siapa yang harus kita tempatkan disana dan apa dampak penempatan tersebut,” ungkap Komjen Pol. Suhardi Alius, M.H.

Sri Puguh Budi Utami menambahkan bahwa komitmen untuk menjalin sinergi dengan BNPT dapat membantu mereduksi hambatan dalam proses pengawasan dan pendampingan WBP terorisme. Terlebih dijelaskan bahwa ada perhatian khusus untuk memindahkan narapidana tindak terorisme di lapas resiko tinggi salah satunya karena dinilai memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan paham radikal bahkan bisa membuat jaringan baru meski berada di dalam sel tahanan.

“Terorisme merupakan kasus serius, pasti penanganannya juga harus khusus. Intervensi yang dilakukan juga khusus tentunya, inilah mengapa kami berkoordinasi secara intensif dengan BNPT dan jajaran karena mengetahui profiling awal, selanjutnya pembinaan kami lakukan agar tepat sasaran. Jangan bicara jumlah, tapi ketika yang kita hadapi adalah (napiter) yang sangat punya pengaruh, akan berdampak signifikan, tidak hanya kepada warga binaan lain namun juga petugas kami di lapangan. Kita harus perkuat sinergitas ini dalam rangka mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, khususnya berbagai gangguan keamanan dan ketertiban di dalam maupun dari luar lapas,” imbuh Dirjen PAS.

Dalam pertemuan kali ini, Dirjen PAS juga berkesempatan untuk memperkenalkan beberapa pejabat yang menempati posisi baru akibat rotasi kepemimpinan di dalam Ditjen PAS untuk memudahkan kerja sama dan komunikasi dengan BNPT kedepannya. Kepala BNPT berharap kepada para pejabat baru tersebut untuk mengupayakan komunikasi yang lebih intensif tanpa perlu dibebani oleh birokrasi agar koordinasi berjalan optimal dan mempercepat penyelesaian masalah.

“Pejabat-pejabat baru ini diharapkan bisa melanjutkan apa yang telah kita rintis dan saling memberikan masukan terkait dinamika yang sedang terjadi di tengah Ditjen PAS dengan BNPT khususnya menghadapi permasalahan warga binaan pemasyarakatan yang ada di lapas-lapas,” harap Kepala BNPT.