New York – Di tengah padatnya kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Penanggulangan Terorisme oleh PBB, Kepala BNPT menyempatkan menemui penyelenggara kegiatan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Gutteres, pada Jumat (29/06) waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., didampingi oleh Wakil Tetap Republik Indonesia, Duta Besar Dian Triansyah Jani.

Partisipasi Indonesia yang diwakili oleh Kepala BNPT menerima sambutan baik serta pujian dari Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Gutteres. Menurutnya, kehadiran Kepala BNPT menunjukkan komitmen politik tinggi Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme secara bersama oleh masyarakat Internasional.

Dalam upaya penanggulangan terorisme, Sekjen PBB tersebut juga menilai baik terbentuknya fungsi koordinatif BNPT terhadap berbagai Kementerian/Lembaga pemerintahan. Hal ini didukung dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) berbasis kekerasan yang mengarah terorisme oleh BNPT, di mana RAN PE tersebut dinilai memiliki fokus utama pada pencegahan sebagai dasarnya.

Lebih lanjut, Sekjen PBB Antonio mengatakan Indonesia memainkan peranan kepemimpinan di kawasan, khususnya di Asia Tenggara. Peranan kepemimpinan yang dimaksud dapat mendorong terbentuknya rencana aksi kawasan pencegahan ektremisme berbasis kekerasan di ASEAN.

Mendalami aspek pencegahan, Kepala BNPT juga menjelaskan bahwa pada tanggal 21 Juni 2018, Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentanv perubahan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme, yang memiliki Bab khusus membahas tentang pencegahan. Termasuk dalam Bab tersebut ialah aspek pencegahan yang terdiri dari kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Mantan Sekretaris Lemhannas tersebut juga menjelaskan program BNPT yang utamanya dilakukan di desa-desa seperti Lamongan, Jawa Timur dan Deli Serdang, Sumatra Utara sebagai upaya BNPT untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk tidak memarginalkan mantan teroris dan keluarganya, termasuk anak-anaknya agar dapat hidup di tengah masyarakat dalam suasana damai dan tentram. Menurut Kepala BNPT, upaya tersebut merupakan bentuk dari pendekatan lunak yang berbeda muatan dengan pendekatan keras / penegakan hukum atau keamanan semata.

Setelah menerima penjelasan tersebut, Sekjen PBB Antonio Gutteres menyetujui penerapan pendekatan lunak atau lazim disebut pencegahan dapat membuahkan hasil lebih baik di masa mendatang. Ia menambahkan, Indonesia sebagai negara anggota PBB memiliki pengalaman terbaik di antara negara anggota PBB lainnya dalam memajukan pendekatan lunak sebagai upaya penanggulangan ekstremisme dan terorisme.