Jakarta – Perubahan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme semakin menemukan titik terang. Aksi-aksi terorisme yang melanda Indonesia belakangan ini menjadi dorongan bagi pemerintah untuk menuntaskan undang-undang tentang terorisme yang lebih merinci dan tegas dalam proses penindakannya. Hal ini terlihat dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Dalam rapat kerja ini, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Anti terorisme melaporkan hasil pembahasan RUU bersama dengan pemerintah.

Digelar di Gedung DPR Nusantara II, Jakarta pada Kamis (24/5) dihadiri oleh perwakilan-perwakilan pemerintah. Di antaranya ialah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Inspektur Pengawas Umum Polri Komjen Pol. Putut Eko Bayuseno, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius.
Rapat kerja membahas laporan Panitia Kerja kepada Panitia Khusus, pendapat dan masukan dari fraksi-fraksi partai, pembacaan keputusan dan penandatanganan rancangan undang-undang. Selain memberikan persetujuan atas RUU Anti terorisme, seluruh fraksi juga menyetujui definisi terorisme alternatif ke dua yang berbunyi :
“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan”
Melengkapi rancangan undang-undang anti terorisme yang disusun, terdapat penambahan substansi pengaturan untuk menguatkan peraturan yang ada. Substansi-substansi tambahan tersebut ialah:
A. Kriminalisasi baru terhadap berbagai rumus baru tindak pidana terorisme, seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau latihan lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme.
B. Pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
C. Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi.
D. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu.
E. Keputusan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum serta penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme oleh penuntut umum.
F. Perlindungan korban tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab negara.
G. Pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait seusai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan BNPT.
H. Kelembagaan BNPT dan pengawasannya serta peran TNI.
Selain itu, terdapat kemajuan rumusan fundamental yang bersifat strategis. Berikut rumusan-rumusan tersusun:
A. Adanya definisi terorisme agar lingkup kejahatan terorisme dapat diidentifikasi secara jelas sehingga tindak pidana terorisme tidak diidentikkan dengan hal-hal sensitif berupa sentimen terhadap kelompok atau golongan tertentu, tapi pada aspek perbuatan kejahatannya.
B. Menghapus sanksi pidana pencabutan status kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan, sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights 1948, adalah hak bagi setiap orang atas kewarganegaraan dan tidak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.
C. Menghapus pasal yang dikenal oleh masyarakat sebagai Pasal Guantanamo yang menempatkan seseorang sebagai terduga terorisme di tempat atau lokasi tertentu yang tidak dapat diketahui oleh publik.
D. Menambahkan ketentuan mengenai perlindungan korban tindak pidana terorisme secara komprehensif mulai dari definisi korban, ruang lingkup korban, pemberian hak-hak korban yang semula di UU 15/2003 hanya mengatur kompensasi dan restitusi saja. Kini dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang baru telah mengatur pemberian hak berupa bantuan medis rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban yang meninggal dunia, pemberian restitusi dan pemberian kompensasi.
E. Mengatur pemberian hak bagi korban yang mengalami penderitaan sebelum RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini disahkan. Artinya bagi para korban sejak bom Bali pertama sampai Bom Thamrin.
F. Menambahkan ketentuan pencegahan. Dalam konteks ini, pencegahan terdiri atas kesiapsiagaan nasional kontraradikalisasi dan deradikalisasi.
G. Memasukkan ketentuan bahwa korban terorisme adalah tanggung jawab negara.
H. Melakukan penguatan kelembagaan terhadap BNPT dengan memasukkan tugas, fungsi, dan kewenangan BNPT.
I. Menambah ketentuan mengenai pengawasan.
J. Menambah ketentuan pelibatan TNI yang dalam hal pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan presiden dalam jangka waktu pembentukannya maksimal 1 tahun setelah UU ini disahkan.
K. Mengubah ketentuan kejahatan politik dalam pasal 5, di mana mengatur bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari kejahatan politik yang tidak dapat diekstradisi. Hal ini sesuai ketentuan UU 5/2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris.
L. Menambah pasal yang memberikan sanksi terhadap aparat negara yang melakukan abuse of power
Penandatanganan naskah RUU oleh panitia khusus menandakan majunya naskah rancangan-undang-undang anti terorisme untuk diperdengarkan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II. Di dalam rapat paripurna, naskah RUU diharapkan dapat disahkan menjadi Undang-undang Anti terorisme. Di dalam naskah RUU yang diajukan telah diatur kewenangan dan kedudukan dari instansi terkait yakni TNI, Polri, Densus 88, BNPT hingga Kejaksaan Agung.