Jakarta – Strategi menanggulangi terorisme yang diadopsi BNPT salah satunya ialah dengan melakukan pendekatan keras (Hard Approach). Termasuk di dalamnya ada pada Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Direktorat Penegakan Hukum, yang meliputi perlindungan aparat penegak hukum, hubungan antar lembaga aparat penegak hukum, dan analisa dan evaluasi penegakan hukum. Fungsi dan tugas Direktorat Penegakan Hukum di BNPT telah berjalan dan terus melakukan evaluasi demi penanggulangan terorisme berpendekatan keras yang lebih baik.

Setiap tahunnya, Direktorat Penegakan Hukum BNPT melakukan kegiatan analisa evaluasi. Maka diselenggarakanlah kegiatan Analisa Evaluasi Tahunan Direktorat Penegakan Hukum pada Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT tahun 2017. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta pada Senin (18/11) siang.

Kegiatan dimulai dengan paparan Analisa Evaluasi oleh Direktur Penegakan Hukum BNPT, Brigjen. Pol. Marthinus Hukom, S.Ik. Dalam paparannya beliau menyampaikan perbandingan kegiatan Direktorat Penegakkan Hukum antara tahun 2016 dan tahun 2017 yang mengalami peningkatan. Dalam paparannya juga disampaikan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dan krusial, Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kendala penegakan hukum, rekomendasi, serta prediksi ancaman dan tantangan terkait terorisme di tahun mendatang.

“Standar keamanan dan kesejahteraan para aparatur penegakan hukum kasus terorisme perlu menjadi perhatian khusus, mengingat para penegak hukum mulai dari Hakim, Penuntut Umum, hingga pegawai pemasyarakatan menerima resiko dan ancaman yang lebih besar,” tutur Direktur Penegakan Hukum.

Usai menerima paparan, Kepala BNPT Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. memberikan arahan dan sambutan di hadapan Pejabat BNPT, Pegawai BNPT, serta berbagai perwakilan lembaga aparatur penegakkan hukum negara. Kepala BNPT sangat mengapresiasi analisa dan evaluasi yang dipaparkan Direktur Penegakan Hukum. Ia mengingatkan bahwa penegakan hukum kasus terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa ini tidak mudah. Terlebih dalam proses penegakan hukum melibatkan banyak instansi negara.

“Penegakan hukum sebagai siklus criminal justice system luar biasa yang melibatkan Aparat Penegak Hukum, Mitra Penegak Hukum, Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan bahkan Mahkamah Agung. Visi dan misinya harus sama. Terima kasih atas identifikasi masalah dan rekomendasinya terkait kesejahteraan aparat penegakkan hukum dan kerentanan keamanan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), akan dibicarakan dengan Menteri terkait. BNPT harus terus bisa jaga produktvfitas dan terus melakukan evaluasi,” ujar Mantan Kabareskrim Polri tersebut.