Depok – Media sebagai salah satu pembentuk opini masyarakat memiliki kekuatan yang masif dalam penyebaran paham radikalisme. Media televisi sebagai salah satu media penyiaran perlu menyadari, bahwa hal tersebut diharapkan dapat membantu menekan isu terorisme. Kondisi demikian dipahami oleh Kepala BNPT, Komjen. Pol Drs. Suhardi Alius, MH, yang hadir sebagai narasumber utama dalam Rapimnas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Bertempat di Hotel Santika, Depok, Rabu, (15/11/2017), Rapimnas tersebut mengundang puluhan perwakilan seluruh pemimpin stasiun televisi dan perwakilan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Acara tersebut turut dihadiri oleh Komisi I DPR RI, El Nino M. Husein Mohi, Dirjen PPI Kemenkominfo, Prof. Dr. Ahmad M. Ramdli, Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, Ketua LSF, Ahmad Yani Basuki, serta Walikota Depok Dr. Muhammad Idris.

Menurut mantan Kadiv Humas Polri tahun 2012 ini, pemberitaan terkait terorisme dan radikalisme harus digarap dengan berbagai pertimbangan. Hal ini mengingat dampak penayangan berita terorisme yang tidak proporsional dapat menjadi pemicu kepanikan di tengah masyarakat.

“Jangan hanya menimbang rating dan oplah saja, pemberitaan aksi terorisme harus dengan perhitungan dampak yang akan muncul di masyarakat. Jangan sampai pada saat memberitakan kejadian aksi terorisme, penganut paham terorisme dan radikalisme, menangkap kesan glorifikasi aksi, dan jangan sampai masyarakat kita jadi merasa tidak aman. Media harus adil dalam mengambil angle pemberitaan,” tegas Suhardi Alius.

Peran dan fungsi media dalam menyiarkan peristiwa terorisme menjadi perhatian tersendiri bagi Drs. Suhardi Alius. Hal ini mengacu kepada langkah pertama beliau setelah resmi dilantik sebagai Kepala BNPT, dengan mengumpulkan Pimpinan-pimpinan Redaksi Media Massa.

Dalam pembekalan acara dengan semangat “Cerdas Bermedia untuk Penyiaran Indonesia” tersebut, Kepala BNPT juga menjelaskan peran-peran media terkait radikalisme. Di antaranya adalah agar media memiliki sense of crisis, memiliki rasa kebangsaan, cepat dalam hal klarifikasi isu sebelum menjadi opini negatif, dan menjadi agen perubahan pencegah radikalisme dan terorisme.

Kepada KPI, mantan Kapolda Jawa Barat tersebut juga berpesan agar Lembaga Negara Independen tersebut dapat menjadi ‘polisi’ dalam segi penyiaran. Secara keseluruhan, beliau menekankan bahwa menjaga kesatuan NKRI dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat adalah tanggung jawab bersama.

“Menjaga keutuhan NKRI dan seluruh masyarakatnya adalah tanggung jawab bersama. Marilah media membantu menyebarkan pesan-pesan positif. Jadikan diri kita sebagai bagian dari solusi, bukan jadi bagian dari masalah,” tutup Komjen Pol. Drs. Suhadi Alius, MH.