Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dimulai dari proses reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Pentingnya unsur pimpinan terlibat untuk mengawal reformasi birokrasi di BNPT ini menjadi landasan diselenggarakannya acara “Pelibatan Pimpinan BNPT Dalam Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance dan Clean Government” pada Senin (2/12) pagi di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman seluruh pegawai mulai dari jajaran pimpinan tinggi di lingkungan BNPT, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan para ASN akan pentingnya memiliki akuntabilitas kinerja agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.

Sekretaris Utama BNPT, Marsda TNI Dr. A. Adang Supriyadi, dalam sambutannya saat membuka acara mengungkapkan, jika berbicara tentang reformasi birokrasi tentu dekat kaitannya dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang dapat menyumbang perubahan signifikan dalam organisasi jika kualitasnya meningkat. Dalam membina SDM, Marsda TNI Dr. A. Adang Supriyadi mengungkapkan bahwa BNPT selalu memberikan kesempatan yang luas para pegawai untuk mengembangkan kompetensi baik melalui pendidikan lanjut maupun pelatihan.

“BNPT harus membangun Sumber Daya Manusia yang ‘capable’, untuk itu dalam membina SDM ini ada 2K yaitu Karakter dan Kompetensi. 2K ini harus dipegang terus, Kompetensi bagaimana cara mengisi kepala kita untuk mencari ilmu, sementara Karakter itu depends on your heart. Menjadi tugas BNPT untuk memberikan kesempatan para pegawai agar dapat jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun pelatihan, ASN di BNPT ini harapan saya bisa jadi pelopor negara nantinya, tidak hanya bekerja tapi juga mempersiapkan diri dengan rencana kedepan yang memiliki tujuan akhir yang jelas. Terutama bagi ASN karena jika tidak memiliki rencana kedepan dalam bekerja akan sulit membuat konsep maupun kebijakan,” ungkap Sestama BNPT.

Dalam acara kali ini, dihadirkan narsumber internal dari BNPT yang mengisi serangkaian sesi panel diskusi salah satunya adalah Direktur Pencegahan, Ir. Hamli, M.E. yang memberikan pemahaman terkait penanganan tindakan radikalisme dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Pemerintah. BNPT sebagai leading sector penanggulangan terorisme memiliki beban besar untuk menangani permasalahan terorisme dari hulu ke hilir. Pekerjaan tersebut tidaklah mudah, untuk itu perlu di dukung oleh segenap pegawai internal BNPT yang harus memiliki pemahaman mendalam dan fundamental yang sejalan dengan kesamaan persepsi untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme. Sebagai garda terdepan BNPT, segenap pegawai dituntut aktif menjadi agen cegah dini yang dapat memberikan penjelasan secara benar kepada masyarakat terkait bahaya penyebaran paham radikalisme dan terorisme.

Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT, Bangbang Surono, Ak., M.M. menjadi narasumber selanjutnya untuk memberikan penjelasan terkait Penataan Organisasi BNPT yang harus dikelola secara tepat fungsi dan tepat ukuran, terlebih dalam waktu dekat BNPT akan mengalami pengembangan struktur organisasi dan tata kerja. Dalam proses penataan organisasi, Karoren BNPT menaruh beberapa perhatian contohnya penataan sumber daya manusia dan penataan teknologi salah satunya guna merespon revolusi digital 4.0. Karoren BNPT kemudian menjelaskan bahwa dalam upaya reformasi birokrasi, penting untuk memperhatikan 8 Area Perubahan (manajemen perubahan, perundang-undangan, organisasi, tata laksana, akuntabilitas kerja, penguatan pengawasan, pelayanan publik dan SDM) yang telah tercantum dalam peraturan pemerintah. Kedelapan pilar perubahan tersebut penting untuk dilaksanakan secara bersamaan untuk mencapai clean government agar dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi terhadap masyarakat.

Selanjutnya, Kepala Biro Umum BNPT, Brigjen TNI Dadang Hendrayudha, di sesi kedua panel menjelaskan tentang Peraturan Kepala BNPT tentang Tunjangan Kinerja 2019 dan E-Government atau disebut juga Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dukungan teknologi dalam satu platform yang sistematis dan integratif dinilai akan membantu pekerjaan BNPT agar kedepannya menjadi lebih praktis dan efisien namun tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas BNPT bertumpu pada kerja seluruh pegawai di jajaran BNPT, tidak hanya pada pimpinan sehingga Karoum BNPT pun mengimbau adanya kesamaan persepsi untuk membesarkan BNPT bersama-sama lewat terobosan-terobosan reformasi birokrasi.

”E-gov digunakan agar semua kegiatan bisa didukung dengan sistem administrasi pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi agar anggaran bisa dimanfaatkan sebaik mungkin pelaksanaannya dengan hasil yang luar biasa. Dengan perencanaan anggaran yang bagus, pelaksanaan clean government akan lebih optimal lagi. Saya melihat tiap tahun kita selalu membuat terobosan-terobosan, diharapkan di tahun 2020 nanti dari sisi kinerja, pelaksanaan kegiatan akan lebih tertib dan teratur. Substansi yang diinginkan sebagai output atau outcome bisa tercapai,” imbau Karoum BNPT.

Sebagai narasumber terakhir, Inspektur BNPT, Buntoro, Ak., M.Ak., menjelaskan tentang upaya pengawasan internal dan reformasi birokrasi dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja BNPT. Apalagi tingkat kepercayaan masyarakat yang relatif rendah terhadap akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah menjadi dorongan untuk mengoptimalkan dan mempercepat proses reformasi birokrasi.

“Selama ini pemerintah dianggap masih belum bersih, kurang akuntabel dan memiliki kinerja rendah. Sehingga belum tepat guna dan belum tepat sasaran. Potret birokrasi yang belum bagus ini perlu cara-cara yang mendobrak, untuk bisa menggerakan untuk seluruh komponen birokrasi, yang tadinya belum bersih atau akuntabel, diharapkan bersih, berkinerja tinggi, hingga pemerintahannya bisa dianggap efektif dan efisien agar anggaran yg diketok DPR tiap tahun bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Inspektur BNPT.

Dilanjutkan oleh Inspektur BNPT bahawa manajemen perubahan menjadi faktor penting dalam mempercepat proses reformasi birokrasi di lingkungan BNPT. “Reformasi birokrasi didukung roadmap yang sudah disusun, terencana, terukur dan pelaksanaannya di monitoring secara bersama-sama sehingga arah tujuan reformasi birokrasi yaitu good and clean governance bisa dicapai dalam waktu yang terukur dan terarah. Diperlukan manajemen perubahan sebagai guidance atau pengarah, petunjuk, serta tata cara melakukan yang selama ini belum dikerjakan dengan sempurna agar kita mampu berakuntabilitas dan menunjukkan tanggung jawab kinerja yang dapat diterima teman-teman BPK sehingga Opini WTP bisa dipertahankan,” lanjutnya.