Yogyakarta – Seiring upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terhadap bahaya paham radikalisme dan terorisme, BNPT juga menaruh perhatian kepada kesiapsiagaan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam penindakan tindak pidana terorisme khususnya di tingkat daerah. Terlebih, waktu dan tempat terjadinya ancaman teror tidak dapat di prediksi sebelumnya dan dapat menyerang siapapun bahkan menargetkan aparat penegak hukum yang bertugas di lapangan.

Untuk itu Direktorat Pembinaan Kemampuan BNPT di bawah naungan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Kemampuan Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait dalam rangka Penindakan Aksi Terorisme dengan metode pelatihan gladi maket. Acara diadakan selama dua hari, pada tanggal 6 – 7 November 2019 di Hotel Alana, Sleman, Yogyakarta.

Sejumlah 50 peserta yang hadir pada pelatihan ini merupakan petugas tanggap darurat lokal yang berasal dari berbagai satuan tugas dan instansi terkait di wilayah D.I. Yogyakarta dan sekitarnya, tidak hanya dari TNI dan Polri namun juga peserta perwakilan dari Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran.

Dalam sambutannya untuk mengawali acara, Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT, Brigjen. Pol. Drs. Imam Margono menjelaskan bahwa pembinaan kemampuan seperti ini merupakan salah satu bentuk implementasi tusi BNPT dalam rangka kesiapsiagaan nasional. Utamanya untuk mengantisipasi gelombang kedatangan para deportan Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang meresahkan. Perihal urgensi kesiapsiagaan nasional, Brigjen. Pol. Drs. Imam Margono, lebih lanjut menjelaskan bahwa BNPT saat ini tengah menyusun blueprint kesiapsiagaan nasional dengan mengajak TNI, Polri, maupun stakeholder lain yang terkait untuk bersama-sama dalam penanggulangan terorisme, sehingga kedepannya masing-masing instansi mengetahui dan dapat berperan sesuai tusi-nya masing-masing.

“BNPT melakukan kegiatan dengan pola yang berulang, agar membiasakan para aparat baik TNI Polri maupun pemerintah untuk melaksanakan kegiatan secara terkoordinasi, sehingga diharapkan apabila insiden terjadi, sudah ‘in mind’ di masing-masing instansi harus berbuat apa maupun siapa yang akan menjadi leading sector-nya,” ungkap Direktur Pembinaan kemampuan BNPT.

Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT kemudian mengimbau peserta untuk senantiasa mengikuti perkembangan tentang permasalahan terorisme maupun radikalisme. Pengetahuan dan pemahaman yang menyeluruh penting dimiliki tiap aparat karena pasti akan menjadi acuan oleh masyarakat sekitar. Terlebih akhir-akhir ini tengah berkembang di masyarakat perihal pro-kontra kembalinya deportan FTF atau returnees maupun tentang wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang bagi ASN.

”Seorang teroris pasti radikal, tetapi seorang radikal belum tentu teroris. Jika kita tarik ke belakang lagi, seorang radikal pasti intoleran, tetapi seorang yang intoleran belum tentu radikal. Kita harus mampu memberikan argumen dan penjelasan yang benar kepada masyarakat sekitar,” imbau Drs. Imam Margono.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Terorisme di Indonesia yang diberikan oleh Kombes. Pol. Suprianto, SH., selaku Kasubdit Pelatihan BNPT. Selanjutnya, instruktur dari Brimob, Puslabfor dan Ditzi Nubika memberikan materi pengantar terkait prosedur pananganan tempat kejadian aksi bom dengan studi kasus kejadian di Sarinah, Kampung Melayu dan Sibolga. Peserta kemudian dibagi menjadi dua sindikat (kelompok) untuk memulai Tactical Floor Game dengan skema yang telah ditentukan untuk mengevaluasi konsep, respon, rencana, dan kemampuan bertindak jika terjadi peristiwa terorisme.

Penggunaan metode Table Top Exercise seperti ini memberikan kesempatan para personel yang merupakan responder utama tanggap darurat bertemu dalam satu forum diskusi untuk merancang koordinasi dan menentukan respon yang tepat sejak awal hingga usai insiden terorisme (Pre-Incident Terrorism, During Incident Terrorism dan Post-Incident Terrorism). Kedepannya para personil juga diharapkan dapat memaksimalkan peran dan strategi informasi publik serta mendorong pembentukan pusat pengendali krisis di wilayah D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Turut hadir sebagai observer, Karoops Polda D.I. Yogyakarta, Kombes. Pol. Hermansyah, Waasops Dam IV/Diponegoro, Letkol Inf. Yuswanto dan Kasubdit Penggunaan Kekuatan BNPT, Kolonel Mar. Edy Cahyanto yang di akhir kegiatan melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap strategi yang telah dirancang para peserta. Dari hasil presentasi kedua sindikat, di hari kedua, ketiga observer menyimpulkan bahwa di tiap operasi penindakan diperlukan personel yang dituntut secara cepat dan taktis dalam mengambil keputusan namun harus mempertimbangkan apa saja fasilitas dan alat (resources) yang dapat dimanfaatkan oleh tiap instansi.

Sebagai evaluasi akhir, Brigjen. Pol. Drs. Imam Margono menjelaskan pentingnya efisiensi dan efektifitas yang harus dipikirkan oleh pengendali kegiatan, oleh karena itu, diperlukan pula pemimpin yang memiliki kualitas pemikiran cepat yang dapat menentukan tindakan taktis. Dalam penutupnya, ditekankan bahwa dengan mengurangi ego sektoral melalui koordinasi dan kerja sama yang intensif disertai oleh kesadaran untuk meningkatkan standar kerja, dapat menciptakan sinergi yang lebih hidup dan optimal dalam rangka penindakan aksi terorisme.

“Titik paling kritisnya disini adalah peran masing-masing instansi, karena penindakan ini ditangani oleh sekian banyak instansi. Masing-masing satuan memiliki standarisasi keterampilan dan kemampuannya masing-masing. Hal ini bisa menjadi diskusi rekan-rekan, apakah dalam penanganan penindakan tindak pidana terorisme di masing-masing unit itu bisa di gabungkan hingga membuat sinergisitas itu lebih hidup karena akan selalu ada koordinasi dan kerja sama membangun tingkatan standar yang sama, karena nantinya dihadapkan oleh tantangan yang sama,” tutup Brigjen. Pol. Drs. Imam Margono di akhir kegiatan.