Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) demi mewujudkan keterpaduan dalam rangka pemanggulangan terorisme.

Sinergisitas antar kedua instansi tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang ditandatangani pada hari Selasa (10/9) di Auditorium Tuna Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat. Kerjasama yang tercapai merupakan wujud soliditas pencegahan terorisme khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Dalam kesepatan tersebut diselenggarakan pula penandatanganan MoU antara KKP dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Prosesi penandatanganan kerjasama dihadiri oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, Kepala LIPI, Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc., serta jajaran pejabat di lingungan BNPT, KKP, dan LIPI.

Prosesi diawali dengan penandatanganan MoU oleh Kepala BNPT dan Menteri KP, dilanjutkan dengan penandatanganan PKS oleh Deputi Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis dan Agus Suherman selaku Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Acara dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Kepala BNPT, Kepala LIPI, serta Menteri KP. Mengawali sambutan, Kepala BNPT menyampaikan bahwa kerjasama yang terjalin antara BNPT dan KKP terdiri atas beberapa poin penting yakni pertukaran data dan informasi, pencegahan paham radikal terorisme di sektor kelautan dan perikanan, peningkatan keterampilan dalam rangka deradikalisasi, serta peningkatan sumber daya manusia di lingkungan kerja.

Dewasa ini, paham radikal terorisme menyusup ke berbagai ruang kehidupan masyarakat. Maka dari itu perlu diadakannya kerjasama antar instansi pemerintah agar penanggulangan di era globalisasi ini menjadi lebih komprehensif. Sinergisitas menjadi langkah penting untuk dilakukan agar penyebaran ‘paham keras’ tersebut dapat direduksi dan adanya deteksi dini ilfiltrasi paham radikal terorisme, terutama di lingkungan kerja baik BNPT dan KKP.

Selain itu, Kepala BNPT menyatakan bahwa kerjasama akan bermanfaat untuk program deradikalisasi yang dilakukan BNPT. Salah satu program deradikalisasi yaitu peningkatan keterampilan agar mantan narapidana teroris mendapat akses ekonomi pada saat kembali ke masyarakat. Sebelumnya BNPT telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pertanian (31/7), sehingga dengan adanya sinergi antara BNPT dan KKP dapat memperluas bidang pembekalan keterampilan mantan narapidana teroris yaitu di bidang kelautan dan perikanan.

“Salah satu yang dibutuhkan yaitu mendapatkan akses ekonomi dalam hal kelautan dan perikanan. Oleh karena itu kami berkepentingan agar bisa dikerjasamakan dengan Ibu, pendidikan bagi mantan napiter (narapidana teroris) yang hidupnya di pesisir,” ungkap Suhardi Alius.

Menteri Susi Pudjiastuti dalam sambutannya mengatakan bahwa Indonesia dianugerahi oleh laut yang sangat luas serta sumber daya alam yang kaya. Namun persoalan laut Indonesia pun luas, tidak hanya dari aspek eksploitasi sumber daya alamnya saja tetapi juga pemakaian laut sebagai jalur penyelundupan. Sejarah pun menunjukkan bahwa laut merupakan pintu penyelundupan senjata yang berpotensi disalah gunakan oleh kelompok radikal terorisme. Maka dari itu, laut yang luas tersebut perlu dikawal melalui koordinasi dan kerjasama

Susi Pudjiastuti juga menyampaikan perhatiannya pada pemakaian detonator atau bahan peledak dalam bisnis ikan hias. Selain merusak koral, potensi penyalahgunaan bahan berbahaya untuk aksi terorisme sangat besar karena masih beredar di pasaran. Penyelundupan detonator pun pernah ditemukan namun Susi mengatakan bahwa isu tersebut ‘hilang begitu saja’. Susi mengingatkan seluruh tamu undangan untuk peduli terhadap permasalahan lingkungan maupun keamanan yang terjadi di perairan Indonesia.

Ditemui usai acara, Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa kerjasama yang terjadi antar instansi pemerintah itu baik adanya terutama untuk mewujudkan program pemerintah dan mencegah interupsi atau intervensi hal-hal yang tidak diinginkan yang dalam hal ini adalah ancaman terorisme. “Laut itu sangat luas, merupakan pintu masuk yang sangat mudah untuk penyelundupan senjata, narkoba, karena radikal radikalisme juga memerlukan logistik, logistik dari luar paling mudah didapatkan melalui laut,” ucap Susi Pudjiastuti ditemui usai acara.

Sebagai tindak lanjut kerjasama ini, Suhardi Alius mengatakan bahwa BNPT akan melakukan pemetaan di beberapa wilayah di Indonesia untuk mengimplementasikan kerjasama di bidang kelautan dan perikanan. Lebih lanjut, Kepala BNPT pun menekankan pentingnya kekuatan sinergisitas dalam rangka penanggulangan terorisme. “Begitu besar kondisi geografis kita, semuanya dapat masuk dari laut contohnya fighters asing masuk ke Indonesia kan dari laut, itu radikal juga termasuk paham-pahamnya. Kita berkepentingan bekerjasama dengan seluruh instansi agar dapat memetakan dan dapat memberikan guidance yang tepat,” ungkap mantan Sestama Lemhanas.