Jakarta – Menindaklanjuti pengesahan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, BNPT melanjutkan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 2018. Rapat Paripurna Tim Panita Antarkementerian (P.A.K) kali ini menjadi yang terakhir usai beberapa kali digelarnya rapat pembahasan RPP sebelumnya.

Rapat berlangsung pada Rabu (16/1) pagi bertempat di Ruang Candi, Hotel Grand Sahid. Rapat tersebut dihadiri oleh berabagai perwakilan instansi seperti Kemenkumham, Kejaksaan RI, Kemendagri, Kepolisian RI, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenkeu, TNI, BIN dan Kemensetneg.

Sementara itu delegasi BNPT dipimpin oleh Ketua TIM P.A.K Penyusunan RPP sekaligus Sekretaris Utama BNPT, Marsda TNI DR. A. Adang Supriyadi S.T., M.M., Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol. Drs. Budiono Sandi, S.H., M.Hum., dan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional, Irjen Pol. Drs. Hamidin, serta pejabat BNPT lainnya.

Mengawali kegiatan Sestama BNPT menyampaikan sambutannya dihadapan puluhan perwakilan kementerian/lembaga. Dalam sambutannya, Sestama BNPT berharap Rapat Paripurna Tim PAK dapat mencapai tahap final sebelum memasuki tahapan selanjutnya yaitu harmonisasi peraturan perundang-umdangan.

“Rapat Paripurna kali ini digelar pasca terbitnya Izin Prakarsa dari Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara pada 28 Desember 2018 Nomor B-1127/M.SESNEG/D-1/HK.02.00/12/2018. Sangat luar biasa kami menerima analisis dan masukan yang menjadikan RPP ini menjadi lebih berkualitas, dalam unsur ‘Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum’, sesuai dengan tujuan UU No. 5 Tahun 2018.

Dalam sesi diskusi rapat, Tim PAK yang membahas RPP tentang Pencegahan Tindak Pidana Teroirsme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan juga memberikan tanggapan dan masukan sebelum memasuki finalisasi. Setelah mencapai kesepakatan, perwakilan dari kementerian/lembaga menandatangani RPP tersebut.

Penandatanganan tersebut menandakan Rancangan Peraturan Pemerintah telah melewati tahap Rapat Tim PAK sehingga proses harmonisasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan untuk mencegah adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan lainnya.