Jakarta – Potensi persebaran radikalisme dan terorisme di Indonesia perlu terus diwaspadai. Salah satu langkah penanggulangannya adalah dengan menyediakan informasi yang benar, berkualitas namun dapat tersebar dengan cepat dan tepat. Hal ini menuntut diseminasi informasi yang baik dan menyeluruh agar masyarakat Indonesia dapat terlibat dalam program penanggulangan terorisme.

Mengetahui hal tersebut, BNPT menggelar rapat koordinasi yang membahas Sinergitas Hubungan Masyarakat Antar K/L dalam Rangka Diseminasi Informasi Terkait Penanggulangan Terorisme. Kegiatan ini diadakan di Hotel Best Western, Jakarta, pada Selasa (05/12). Pada kegiatan sinergitas ini, BNPT menggandeng 87 K/L dengan menghadirkan masing-masing pejabat humas.

Penanggulangan kejahatan luar biasa, yaitu terorisme, membutuhkan upaya yang luar biasa pula. Untuk memahami upaya penanggulangan terorisme melalui fungsi kehumasan, BNPT menghadirkan beberapa narasumber. Beberapa diantaranya adalah Deputi IV Kepala Staf Presiden (KSP) Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Eko Sulistyo, hadir membahas peran kehumasan pemerintah dalam menanggulangi terorisme. Profesor Ilmu Komunikasi FISIP UI, yang juga Pakar Komunikasi dan Humas, Prof. Dr. Ibnu Hamad, MSi, memaparkan strategi komunikasi cegah radikalisasi. Serta Sekretaris Utama BNPT, Mayjen. TNI R. Gautama Wiranegara, S.E. yang membahas diseminasi informasi dalam lingkup penanggulangan terorisme.

Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ibu Rosarita Niken Widiastuti dan Sekretaris Utama BNPT, Mayjen TNI R. Gautama Wiranegara, S.E. Dalam sambutannya, Sestama BNPT mengajak para undangan untuk lebih aktif dalam menggunakan media sosial. “Saat ini yang memegang peranan penting dalam pembentukan opini dan diseminasi informasi adalah media sosial. Melalui media sosial publik langsung dapat mengakses informasi dari sumbernya yaitu para tokoh masyarakat (opinion leader),” ujar Sestama.

Lebih lanjut, Mayjen. TNI R. Gautama juga mengingatkan persoalan informasi di ruang publik. “Persoalannya kemudian adalah tidak semua informasi yang ada di ruang publik adalah benar dan valid. Tidak sedikit informasi yang diakses publik merupakan hoax, penuh dengan ujaran kebencian, palsu dan bahkan berisikan konten radikalisme dan terorisme,” terang beliau.

Acara ini dimoderatori oleh Poppy Amalya, diskusi dan paparan diseminasi informasi dari para narasumber berlanjut. Dalam paparannya, Deputi IV KSP, Eko Sulistyo mengingatkan kembali peran dan tugas pokok Humas dari setiap Kementerian/Lembaga terkait penanggulangan terorisme. “Sebagai humas, kita wajib mengurangi sumber penyebab radikalisme. Kepada masyarakat, humas terus menyediakan sumber informasi positif, melakukan edukasi dan literasi,” ujar Deputi Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi.

Diselenggarakannya rapat koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas yang harmonis antara bidang kehumasan antar lembaga. Hal ini mengingat kebijakan penanggulangan terorisme membutuhkan kerja sama dan sinergi dari seluruh stakeholder. Karena sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian dan Lembaga berkewajiban untuk menyediakan informasi berkualitas dan literasi media kepada masyarakat terkait terorisme dan radikalisme.