Jakarta – Untuk menggali lebih dalam tentang efektivitas kearifan lokal sebagai daya tangkal terhadap radikalisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Hasil Survei Nasional “Efektivitas Kearifan Lokal Dalam Menangkal Radikalisme di Era Milenial di 32 Provinsi”.

Kegiatan FGD hasil survei nasional secara resmi dibuka oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M. H., bertempat di Hotel Royal Kuningan, Jakarta pada Kamis (29/11/2018) pagi. Dalam sambutannya Kepala BNPT mengatakan kegiatan ini merupakan survei lanjutan terhadap temuan hasil penelitian BNPT di tahun 2017.

“Survei Nasional tentang Efektivitas Kearifan Lokal dalam Menangkal Radikalisme tahun 2018 merupakan survei lanjutan terhadap temuan penelitian BNPT di tahun 2017,” ujar Suhardi Alius. Menurutnya survei ini dilakukan menggunakan gabungan antara kualitatif dan kuantitatif.

“Survei ini dilakukan menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dilakukan melalui wawancara dan FGD dengan mengundang sejumlah tokoh, sedangkan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada 450 responden di setiap provinsi, ” kata Kepala BNPT.

Hasil penelitian yang dilakukan di 32 provinsi meliputi tentang kearifan lokal, tentang bekal pemahaman keagamaan dan penggunaan media sosial.

“Dari hasil penelitian memberikan gambaran bahwa masyarakat di setiap provinsi masih memiliki kekayaan dan kearifan lokal dalam bentuk tuturan lisan, tata ruang, norma sosial, dan seni kebudayaan, ” ujar Kepala BNPT.

Lebih lanjut, Beliau mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap kearifan lokal sebagai daya tangkal radikalisme berada pada skor kategori tinggi 63,60 artinya kearifan lokal masih mampu memfilter paham-paham radikalisme, juga untuk aktivitas keagamaan masyarakat masih menunjukkan skor yang tinggi juga yaitu 77,73 namun survei menunjukkan bahwa bekal pemahaman keagamaannya masih rendah dengan skor 25,82.

“Semangat beragama yang tinggi namun jika di kaitkan dengan bekal pemahaman keagamaan yang rendah memungkinkan masyarakat rentan terpapar oleh paham-paham radikal terorisme, sebab masyarakat lebih cenderung mencari konten keagamaan melalui media sosial, “tegas mantan Sestama Lemhannas RI.

Hasil temuan survei nasional ini merupakan dasar bagi BNPT dalam menyusun kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menangkal radikal terorisme dan akan di koordinasikan dengan 36 Kementerian Lembaga yang telah melakukan kerja sama dengan BNPT.