Cilacap – Guna meningkatkan koordinasi secara maksimal tahapan proses penilaian atau identifikasi maupun sampai di tahap penempatan hingga pembinaan terhadap napiter yang ada di Lembaga Permasyarakatan khususnya di Nusakambangan, BNPT di bawah koordinasi Subdit Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum, pada Direktorat Penegakan Hukum BNPT menyelenggarakan Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum Terkait Penempatan Narapidana Terorisme yang dilaksanakan pada Rabu (9/10) malam di Hotel Dafam, Cilacap, Jawa Tengah.

Selain dihadiri oleh segenap Kepala Lembaga Permasyarakatan di Nusakambangan dan Cilacap serta Kepala Balai Pemasyarakatan, acara ini juga dihadiri berbagai unsur dan instansi penegak hukum terkait dari wilayah Cilacap antara lain perwakilan dari Polres, Kodim 07/03, Lanal, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, Kesbangpol, Satpol Air, Otoritas Bandara Tunggul Wulung. Kehadiran perwakilan dari elemen penegak hukum di wilayah Cilacap tersebut menjadi sangat relevan karena perlunya koordinasi tingkat tinggi untuk penanganan mulai dari pra ajudikasi sampai post ajudikasi semua mulai pelaksanaan, pembimbingan yang diawali dengan penerimaan dan penempatan.

Dalam sambutannya, Direktur Penegakan Hukum BNPT, Brigjen Pol. Eddy Hartono, S.Ik, M.H., menjelaskan bagaimana pentingnya melibatkan sinergi seluruh elemen aparat hukum dengan mental yang kuat, tidak lain karena ancaman bahaya radikalisme dan terorisme dapat menyerang siapapun apalagi para petugas lapas yang langsung berinteraksi dengan napiter di lapangan.

“Sistematis, terpadu dan berkesinambungan ini pelaksanaannya berat, tidak semudah yg diucapkan. Kendala dan hambatan bisa dilalui bersama, tinggal mental kita dikuatkan. Karena selama ini jaringan terorisme makin bertumbuh. Selain karena dorongan teknologi, pascareformasi, gerakan yang dulunya bergerak di bawah tanah dan ditekan sehingga menjadi cikal bakal terorisme,” ungkap Direktur Penegakan Hukum BNPT.

Tiga direktur Ditjen Pemasyarakatan, Kemenkumham, menghadiri langsung forum ini untuk membahas kendala terkait penempatan narapidana di Nusakambangan yaitu Direktur Bina Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Junaedi, Bc.IP., S.H., M.H., Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Heni Yuwono, Bc.IP, S.Sos, dan Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Budi Sarwono.

Direktur Bina Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Junaedi Bc.IP, S.H., M.H., berkesempatan menjadi narasumber sebagai pengantar diskusi malam ini. Diungkapkan signifikansi dalam memperhatikan keamanan dan meningkatan pengawasan lapas yang berada di Nusakambangan karena telah menjadi sorotan dunia. “Nusakambangan merupakan ikon nasional maupun internasional, harus kita jaga bersama baik oleh jajaran permasyarakatan maupun di wilayah Cilacap. Dibangunnya Lapas Karanganyar dan beberapa lapas super maximum security dalam upaya mengendalikan jangan sampai terjadi penyebaran paham-paham tersebut di antara sesama penghuni lapas,” ujar Junaedi.

Acara selanjutnya adalah sesi Diskusi Kelompok Terpumpun atau Forum Group Discussion (FGD) terkait Perkembangan Kondisi Lapas dan Narapidana Terorisme di Nusakambangan. Masing-masing Kalapas melakukan presentasi terkait temuan-temuan masalah di lapangan. Tujuannya agar dapat saling berbagi dan memberi masukan maupun saran serta solusi dari perwakilan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), aparat penegak hukum terkait lainnya maupun BNPT sendiri sebagai leading sector penanggulangan terorisme.

Terkait masukan dari seluruh Kalapas peserta diskusi, sebagai tindaklanjut, Direktur Penegakan Hukum BNPT mengungkapkan bahwa akan ada rencana untuk merancang formula khususnya dalam penanganan permasalahan pembinaan dan identifikasi atau penilaian napiter. Hal ini untuk mengantisipasi adanya salah asesmen. Rencana pengembangan struktur organisasi BNPT sendiri akan mengakomodir kebutuhan tersebut di bawah salah satu kedeputian. Kedepannya akan dibuat tim deradikalisasi tersendiri yang merupakan gabungan dari BNPT, Densus 88 AT Polri, Kejaksaan, Petugas Pemasyarakatan, tim ahli agama, psikologi, kewirausahaan dan expertise lain yang berpengalaman.

“Muncul permasalahan mengenai pembinaan, apakah tergolong radikal atau kembali NKRI. Kita terus mengembangkan, memformulasikan indikator-indikator untuk identifikasi dan penilaian, supaya ada keseragaman dan kesamaan sehingga petugas di lapangan tidak kebingungan, sehingga ada panduan yang cukup jelas. Bentuk-bentuk pendekatan individu justru malah mengena, hal-hal positif ini akan kami adopsi sebagai panduan formal tim kedepannya,” ungkap Brigjen Pol. Eddy Hartono, S.Ik., M.H.

Menutup kegiatan, Brigjen Pol. Eddy Hartono, S.Ik, M.H., menekankan pentingnya sinergi antar aparat penegak hukum dan keselarasan visi khususnya dalam penempatan napiter agar memberikan efek jera secara tepat. Selama ini, meskipun terdapat kendala di lapangan seperti kurangnya jumlah petugas lapas, maupun keterbatasan dari sisi keamanan Pulau Nusakambangan sendiri, di sisi lain proses koordinasi antar penegak hukum terkait penempatan napiter dinilai telah berjalan dengan baik.

“Kita sama-sama satu langkah, satu pandangan dalam menangani penempatan narapidana terorisme berkat koordinasi terpadu dan berkesinambungan antara aparat penegak hukum dengan petugas pemasyarakatan Nusakambangan. Kedepannya BNPT akan terus mengoordinasikan aparat penegak hukum baik dalam proses penyidikan, pra penututan, peradilan, eksekusi sampai penempatan narapidana,” lanjutnya.