Sleman – Hubungan Bilateral sebagai salah satu kerja sama penanggulangan terorisme yang kuat merupakan salah satu pendekatan penanggulangan terorisme yang krusial. BNPT sebagai pemangku kepentingan penanggulangan terorisme semakin menjaga hubungan bilateral, baru saja menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintahan Australia.

Bertempat di Ballroom Keraton, Hotel Royal Ambarrukmo, Sleman, Yogyakarta, pertemuan konsultasi sekaligus penandatanganan MoU tersebut digelar pada Jumat (7/12) pagi. Kegiatan Konsultasi Dan Penandatanganan Memorandum Of Understanding Dalam Bidang Kerja sama Penanggulangan Terorisme Dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Antara Indonesia Dengan Australia dihadiri oleh Delegasi Indonesia dan Delegasi Australia.

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius M.H., didampingi oleh Deputi Bidang Kerja Sama Internasional Irjen Pol. Drs. Hamidin serta pejabat BNPT dan Kementerian/Lembaga terkait seperti perwakilan Kemenko Polhukam, BAIS TNI, Kemenlu, BIN, PPATK, Densus 88 dan Kedutaan Besar RI untuk Canberra. Untuk Delegasi Australia diketuai oleh Duta Besar untuk Penanggulangan Terorisme Canberra Paul Foley yang beranggotakan perwakilan Australian Transaction Reports and Analysis Centre, Kementerian Luar Negeri Australia, Kementerian Dalam Negeri Australia dan Kepolisian Australia.

Membuka kegiatan, dalam sambutannya Kepala BNPT optimis akan berlangsung produktif untuk membahas isu-isu terkait penanggulangan terorisme.

“Pertemuan kali ini dilangsungkan dalam semangat produktif, akan memberikan dampak yang signifikan bagi hubungan kedua negara dalam menanggulangi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan,” ujar Kepala BNPT.

Usai kata sambutan dari kedua belah pihak, kegiatan dilanjutkan dengan agenda diskusi dan konsultasi antara pihak Indonesia dan Australia. Agenda diskusi dan konsultasi terbagi menjadi 4 sesi, di mana termasuk di dalamnya ialah topik strategi nasional Penanggulangan terorisme Australia, Undang-Undang Anti terorisme baru Indonesia, Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan dan pendanaan terorisme.

Setelah menjalani agenda diskusi dan konsultasi, Pimpinan tim delegasi dari masing-masing negara, Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius dan Duta Besar untuk Penanggulangan Terorisme Canberra Paul Foley mempersiapkan diri untuk menandatangani MoU.

Memorandum antara Indonesia-Australia tersebut bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja untuk kerja sama dalam mencegah, memberantas dan menanggulangi terorisme dan esktremisme berbasis kekerasan dalam segala bentuk. Selain itu penandatanganan juga menandai pembaharuan kerja sama bilateral Indonesia (BNPT) – Australia pada periode 2018-2021. Berdasarkan hukum yang berlaku di masing-masing negara pada bidang kerja sama terkait, ruang lingkup memorandum saling pengertian meliputi:

  1. Melaksanakan Konsultasi Bilateral secara reguler di bidang penanggulangan terorisme;
  2. Berbagi informasi dan intelijen;
  3. Meningkatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum kedua negara;
  4. Memperkuat peningkatan kapasitas dan kemampuan melalui jaringan dan program pelatihan serta pendidikan; pertukaran kunjungan antar pejabat tinggi dan para analis; seminar, konferensi, dan operasi bersama, jika dimungkinkan.

Ditemui usai kegiatan Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan agenda konsultasi dan diskusi berlangsung lancar dan produktif. Kedua belah pihak saling bertukar informasi dan serta pembahasan terkait lembaga-lembaga terlibat dalam upaya penanggulangan terorisme.

“Masalah seperti returnees kita gali bersama untuk berbagi kendala dan pengalaman dalam menghadapinya. Di sini juga ada PPATK dan AUSTRAC yang berkolaborasi terkait pendanaan terorisme, serta unsur-unsur kementerian / lembaga negara saling berkoordinasi untuk penanggulangan terorisme,” ujar Kepala BNPT.

Sementara itu Duta Besar untuk Penanggulangan Terorisme Canberra Paul Foley mengakui pemerintah Indonesia – Australia dalam penanggulangan terorisme memiliki pandangan yang sama. Termasuk dalam bagian kesamaan tersebut ialah pelibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan terorisme.

“Kebutuhan yang kita setujui salah satunya ialah pendekatan komprehensif dalam penanggulangan terorisme dengan pelibatan masyarakat dan pemerintah. Ini penting, bagi Indonesia – Australia mencegah dan menanggulangi ekstremisme sebagai pendekatan kami,” ujar Foley.

Kerja sama antara Indonesia – Australia dalam hal penanggulangan terorisme memang sudah terjalin kuat sejak lama. Keduanya menyadari akan aktivitas lintas batas sebagai ancaman serta saling membutuhkan penguatan kerja sama internasional. Sebelumnya BNPT telah melakukan kerja sama yang sama dalam bentuk MoU dengan Australia pada periode 2015-2018.