Jakarta – Satu tahun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT ) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang penanggulangan terorisme di Indonesia, mendapat mandat untuk membentuk peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme melalui Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi. Guna mengimplementasikan peraturan tersebut, BNPT melakukan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, yang dihadiri oleh perwakilan Eselon II, III, dan IV dari Kementerian/Lembaga di Hotel Grand Sahid Jakarta, pada (3/12).

Sebelum acara sosialisasi dibuka, Ketua Penyelenggara yakni Kepala Bagian Hukum dan Humas BNPT, Pudiastuti Citra Adi, memberikan laporan bahwa kegiatan sosialisasi merupakan rangkaian program kerja Tahun Anggaran 2019. Tujuan dari kegiatan sosialisasi tersebut adalah juga untuk memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintah terkait peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Acara dibuka dengan sambutan Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas BNPT, Bangbang Surono, Ak, MM., yang mengapresiasi kehadiran tamu undangan dari kementerian dan lembaga yang sejak lama sudah bersinergi dengan BNPT dalam program penanggulangan terorisme. Adapun peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terdiri dari 6 peraturan pemerintah, 2 peraturan presiden, dan 1 peraturan DPR.

“Dari 6 peraturan pemerintah yang diamanatkan, 4 peraturan pemerintah diprakarsai oleh BNPT. Berdasarkan kesepakatan dari 4 peraturan pemerintah tersebut akhirnya digabung menjadi 1 peraturan pemerintah yang diprakarsai oleh BNPT, sedangkan 2 peraturan pemerintah terkait tata cara pemberian kompensasi dan ganti kerugian terhadap korban menjadi 1 peraturan pemerintah yang diprakarsai oleh Kemenkumham. Dan dari semua peraturan pelaksanaan yang ada baru Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 yang selesai dan disahkan.” ujar Karoren BNPT.

Untuk mendalami isi dan mekanisme penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, dilakukan diskusi bersama dengan para narasumber yang merupakan Panitia Antarkementerian penyusun Peraturan Pemerintah tersebut yaitu diantaranya, Brigjen Pol Eddy Hartono, S.IK, MH (Direktur Penegakan Hukum BNPT), Y. Ambeg Paramarta, SH, MSi (Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Politik dan Keamanan), Dado Achmad Ekroni, SH, MKn (Kepala Bidang Materi Hukum Publik, Kemenkopolhukam), dan Hendra Kurnia Putra, SH, MH (Kasi Penyiapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham).

Dado Achmad Ekroni, SH, MKn dari Kemenkopolhukam menjelaskan dalam PP No. 77 Tahun 2019 ini, pencegahan tindak pidana terorisme dalam upaya pencegahannya dilakukan melalui Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi. Ia pun menjelaskan makna dan fungsi dari ketiga substansi tersebut, dan memberi penjelasan mendalam tentang perbedaan kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Ini menjadi penting bagi aparatur pemerintah agar bisa bertindak dengan benar saat menjalaskan tugas di lapangan, dan mawas diri akan lingkungan sekitar, karena baginya terorisme merupakan tindak kejahatan yang tinggi resikonya.

“Betapa pentingnya tugas aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana terorisme sehingga perlu diberikan pelindungan kepada mereka, karena mereka menjadi garda terdepan dari penegakan hukum tindak pidana terorisme,’’ ujar Dado Achmad di penghujung paparannya.

Tidak hanya sebagai regulasi pemerintah, menurut Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM RI Bidang Politik dan Keamanan, Y. Ambeg Paramarta, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 semangat pencegahan tindak pidana terorisme, disamping tentunya penindakan, merupakan semangat yang melandasi perubahan dari Undang-Undang Terorisme. Pencegahan itu sebelum terjadi aksi terorisme, seperti kegiatan kontra radikalisasi yang ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang termasuk di dalamnya. Selain itu juga menambahkan pentingnya kerja sama Kementerian/Lembaga untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah yang nantinya pelaksanaannya bisa berjalan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan dari proses penindakan sampai dengan pencegahan tindak pidana terorisme.

Secara umum, pengertian serta tugas dari upaya pencegahan tindak pidana terorisme ini, pertama, Kesiapsiagaan Nasional. Program ini dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, pelindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Kedua, Kontra Radikalisasi yaitu program yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok yang rentan terpapar paham radikal terorisme. Kontra Radikalisasi ini dilakukan melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi. Yang ketiga, Deradikalisasi. Program ini dilakukan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme, dan mantan narapidana terorisme, atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Deradikalisasi dilakukan melalui empat tahap: identifikasi dan penilaian; rehabilitasi; reedukasi; dan reintegrasi sosial.