Jakarta – Paham radikal terorisme yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan utuhnya NKRI, sifatnya yang ideologis dapat menyerang siapa saja, utamanya pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak terpapar. Selain pencegahan dan deteksi dini, perlu adanya tindaklanjut yang dilakukan pemerintah jika ada kemungkinan pegawai atau ASN terindikasi paham radikal terorisme. Untuk itu sejumlah Kementerian dan Lembaga termasuk BNPT sepakat untuk menandatangani Surat Keputusan Bersama Penanganan Radikalisme bagi ASN.

Sebelumnya, telah dirumuskan kesepakatan untuk membentuk joint task force atau satuan tugas (satgas) gabungan, menyusun mekanisme penanganan yang dilakukan oleh satgas tersebut, serta perlunya membuat platform pengaduan berupa portal aduan ASN yang di fasilitasi oleh Kemenkominfo.

BNPT yang diwakili oleh Sekretaris Utama BNPT, Marsda TNI Dr. A. Adang Supriyadi, melakukan penandatanganan bersama pejabat tinggi perwakilan dari 11 Kementerian dan Lembaga lainnya yaitu Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenko Polhukam, Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Sekjen Kementerian Agama, Menteri Komunikasi dan Infromatika, Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sestama Badan Intelijen Negara, Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Penandatanganan yang disaksikan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Aparatur Sipil Negara ini dilaksanakan pada hari Selasa (12/11) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Acara kemudian dilanjutkan dengan peluncuran portal aduan ASN dengan alamat situs berikut http://www.aduanasn.id. Melalui laman aduan ini, masyarakat dapat melaporkan langsung jika mendapatkan ASN yang memenuhi kriteria melakukan pelanggaran berupa Radikalisme Negatif yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa.

Dalam sambutannya, Menkominfo, Johny G. Plate, menyatakan bahwa portal tersebut di buat tidak lain untuk meningkatkan kinerja atau key performance ASN serta mewujudkan ASN yang profesional, akuntabel dan bermartabat serta penuh kesadaran bahwa ideologi NKRI adalah suatu kesepakatan final.

“Tugas kita membantu ASN sebagai garda terdepan dan pendukung utama jalannya pemerintahan dan negara betul-betul bekerja dengan wawasan kebangsaan yang kuat. Dengan semangat kebangsaan yang tinggi, motto bangsa yang plural, acuan konstitusi negara yang mendalam di dalam sanubari ASN akan memberikan efek kepada masyarakat secara berantai dan berkelanjutan itu yang diharapkan,” ujar Menkominfo.

Selanjutnya Menkominfo mengimbau agar masyarakat dapat memanfaatkan portal yang telah disediakan dengan tepat dan benar. Meski setiap orang berhak menyampaikan pengaduan, konten yang dilaporkan perlu disertai alasan dan bukti yang kuat untuk kemudian dapat dilakukan tindaklanjut oleh Tim Aduan ASN. 

“Kominfo menyediakan portalnya untuk memudahkan pengaduan, namun kami berharap konten yang diadukan harus didukung data yang valid, informasi yang akurat, tidak diisi dengan hoaks,” imbau Johny G. Plate.

Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA, kemudian menjelaskan alur penanganan radikalisme serta alasan menggaet BNPT dalam kerja sama ini khususnya terkait penyediaan informasi intelijen. “Setelah data masuk ke portal, kemudian diolah dan diteruskan ke Kemenpan RB, KASN, BKN, dan Kementerian Dalam Negeri, instansi ini yang akan mengolah bersama. Lalu keluar rekomendasi dari pimpinan instansi masing-masing, mereka yang berhak untuk memberikan sanksi. BNPT memiliki informasi yang sangat mendalam terkait radikalisme yang negatif. BNPT dapat kita minta untuk cross-check data-data yang ada, jadi jika kita terima laporan akan kita cek langsung ke BNPT dan BIN,“ ungkap Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA.