Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Dra. I.G. Agung Putri Astrid K., M.A., mengunjungi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk melakukan dialog dan diskusi terkait penanggulangan terorisme dan radikalisme di salah satu Gedung Kementerian di daerah Jakarta pada Senin (8/07) sore.

Kehadiran Anggota Komisi VIII DPR RI ini merupakan tindaklanjut dari usulan dan aspirasi kelompok masyarakat serta dalam rangka penyelarasan visi penanggulangan terorisme di Indonesia, sehingga dalam pertemuan ini, Dra. I. G. Agung Putri Astrid K., M.A. mengajak pula perwakilan lembaga masyarakat dan praktisi yang memusatkan perhatiannya pada isu intoleransi, radikalisme serta pemberdayaan sosial sebagai upaya menyampaikan aspirasi dari masyarakat.

“Kami bermaksud bertukar pikiran dengan BNPT mengenai isu pencegahan terorisme dan radikalisme. Komisi VIII DPR sendiri memiliki kemitraan dengan Kementerian Agama RI. Kami ikut dalam proses penyusunan anggaran Kemenag salah satunya di bidang pendidikan Agama Islam artinya pendanaan pendidikan yang berbasis agama dari Madrasah hingga Perguruan Tinggi sehingga kami ingin mendapatkan masukan dan informasi apa yg akan kami bicarakan dengan Kemenag,” ujar Dra. I.G. Agung Putri Astrid K., M.A. saat menyampaikan maksud dan tujuan dari kunjungannya hari ini.

Mewakili kehadiran Kepala BNPT, Sekretaris Utama BNPT, Marsda TNI Dr. A. Adang Supriyadi menerima kunjungan dari Anggota Komisi VIII DPR didampingi pejabat terkait di lingkungan BNPT. Dalam sambutannya, Sestama BNPT memberikan pemahaman lebih jauh tentang bahaya radikalisme dan terorisme serta tentang isu prioritas terkini lainnya yang menjadi fokus kerja BNPT.

Ditekankan bahwa penanggulangan terorisme yang ditangani secara serius oleh BNPT mencakup segala aspek yang menyeluruh dari hulu ke hilir. Dalam prosesnya, BNPT selalu menggaet Kementerian dan Lembaga hingga pemerintah daerah untuk bekerja sama membangun sinergi, untuk penanganan yang menyeluruh. Beberapa langkah dan inisiatif BNPT yang diangkat dalam diskusi kali ini meliputi koordinasi antarpenegak hukum, penguatan Undang-Undang dan kelembagaan, pemulihan korban bekerja sama dengan LPSK, kerja sama penanggulangan terorisme antarnegara di tingkat internasional dan masih banyak lagi.

Sestama BNPT kemudian memperkenalkan metode pendekatan soft power, yang selalu diterapkan sebagai landasan BNPT dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Konsep pendekatan seperti ini dinilai efektif karena mengangkat sisi kemanusiaan yang langsung menyentuh hati masyarakat. Pengetahuan tentang pendekatan kemanusiaan yang tertuang dalam program-program unggulan BNPT ini ternyata menjadi daya tarik sendiri bagi para peserta pertemuan dibanding cara pendekatan represif.

Pendekatan soft power ini menjadi cara penanganan terbaik dalam menghadapi kondisi masyarakat saat ini, ketika nilai-nilai toleransi kian tergerus akibat menurunnya interaksi sosial sehingga dapat menjadi celah masuknya paham radikalisme negatif bahkan terorisme di berbagai lapisan masyarakat. Perdamaian dan kesejahteraan masyarakat akan berjalan seriring adanya pemberdayaan dan upaya penguatan masyarakat, contohnya melalui pendekatan kebudayaan atau kearifan lokal yang kuat di Indonesia.

Ditemui usai acara, Dra. I.G. Agung Putri Astrid K., M.A. mengungkapkan ketertarikan pada program-program yang dilakukan oleh BNPT dan berupaya untuk melakukan kerja sama lebih lanjut. ”Kami merasa perlu mendapatkan peta persoalan dan masukan dari BNPT apa saja yang bisa kami kerjakan langsung dengan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap BNPT sangat tinggi, sehingga walaupun kami sudah melakukan usaha untuk menumbuhkan nilai ke-bhinnekaan, kebanggaan akan bangsa dan negara, kami sangat perlu BNPT untuk meyakinkan konstituen dan lembaga kami bahwa kami serius terlibat dalam penanganan terorisme dengan mengajak BNPT untuk bekerja sama. Keberadaan BNPT ini akan menjadi daya dorong atas usaha yang sudah kami lakukan. Kami berharap dengan kerja sama ini semakin membuka mata masyarakat bahwa ini soal serius dan harus ditangani bersama-sama bukan hanya pemerintah,” ujar Anggota Komisi VIII DPR.