Medan – Pondok Pesantren Al-Hidayah, Sei Mencirim yang berada di bawah pimpinan Ustad Khairul Gazali menjadi salah satu contoh program deradikalisasi di dunia. Untuk menjaga keberhasilan program terapan deradikalisasi tersebut, dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah diperlukan, tak terkecuali dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dibuktikan dengan kunjungan jajaran BNPT dan jajaran Direksi PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) II di Pondok Pesantren Al- Hidayah.

Bertempat di Kediaman Pimpinan Pesantren Al Hidayah, Ust. Khairul Gazali, Sei Mencirim, Medan, Sumatera Utara, kunjungan silaturahmi dilaksanakan pada Rabu (1/5) siang. Jajaran BNPT yang hadir dipimpin oleh Kepala BNPT, Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Hendry Parumuham Lubis, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen. Pol. Drs. Budiono Sandi, M.Hum., Direktur Deradikalisasi, Prof. Dr. Irfan Idris, M.A. dan Direktur Perlindungan, Brigjen. Pol. H. Herwan Chaidir. Adapun Jajaran PTPN II yang hadir dipimpin oleh M. Abdul Ghani, Kabag. Sekper. PTPN II, Adi Arto, S.E. dan Kabag Hukum dan Pertanahan PTPN II, Kennedy NP Sibarani, S.H.

Kunjungan dari 2 Lembaga Negara tersebut disambut oleh istri Ust. Khairul Gazali, Umi Kartini Panggabean dan Perwakilan Yayasan Pondok Pesantren Al Hidayah, Dr. Ichwan Azhari. Mengawali kegiatan, Dr. Ichwan Azhari mengapresiasi upaya BNPT dan PTPN II dalam mendukung program Deradikalisasi.

Kontribusi yang diberikan menjadi vital untuk mendukung pemberdayaan secara ekonomi, keterampilan dan pendidikan bagi anak-anak lulusan pondok pesantren. Pemberdayaan yang dimaksud dalam hal ini terkait dengan tanah milik PTPN II di sekitar ponpes yang hendak dipinjam-pakaikan kepada Ponpes melalui kepemilikan BNPT.

“Kami ingin pesantren ini menjadi pusat pembelajaran sekaligus menghilangkan stigma terhadap anak mantan teroris. Saat ini kawasan kami kurang memadai untuk melakukan berbagai aktivitas wirausaha dan keterampilan seperti pertanian dan peternakan. Melalui aktivitas ini diharapkan dapat mencetak lulusan pesantren yang siap kerja dan siap wirausaha dengan modal keterampilan,” ujar Perwakilan Yayasan Pondok Pesantren Al Hidayah.

Silaturahmi dilanjutkan dengan sambutan Direktur Utama PTPN II, M. Abdul Gani. Dalam sambutannya ia menyampaikan PTPN II sebagai instrumen negara mendukung program Deradikalisasi sebagai bagian dari penguatan NKRI. Namun terkait dengan izin pinjam-pakai lahan PTPN II, M. Abdul Gani mengatakan hal ini akan melalui serangkaian proses.

“Saat ini kami sedang proses, akan turun tim untuk melakukan kajian dan proses legalitas, seteah ada kesepakatan tanah ini akan menjadi milik instansi (BNPT). Di luar itu, terkait keahlian lainnya seperti ternak, kami akan upayakan bantuan untuk Ponpes Al-Hidayah,” ujar Direktur Utama PTPN II.

Dilanjutkan dengan sambutan Kepala BNPT, Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., proses administrasi kajian dan legalitas juga akan menjadi perhatian BNPT. Sebagai BUMN, Kepala BNPT mengapresiasi langkah yang ditempuh PTPN II untuk mendukung izin pinjam-pakai lahan bagi Ponpes Al-Hidayah.

“Apabila ini menjadi barang aset BNPT, proses ini memang harus rampung dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ponpes Al-Hidayah sebagai pusat deradikalisasi nantinya sebagai terobosan baik yang berupaya memutus mata rantai stigma dan radikalisme. Ini sebagai sinergi antarlembaga negara, semoga akan menjadi cikal bakal kebaikan,” ujar Mantan Sestama Lemhannas tersebut.

Silaturahmi dilanjutkan dengan pemberian cinderamata oleh Kepala BNPT kepada istri Ustadz Khairul Gazali, Umi Kartini Panggabean. Jajaran BNPT dan PTPN II juga diajak mengelilingi sekaligus meninjau lingkungan dan perkembangan Ponpes Al-Hidayah. Selanjutnya seluruh jajaran BNPT dan PTPN II melangsungkan ibadah Shalat Zuhur bersama pimpinan Pondok Pesantren dan murid pondok pesantren.

Ditemui usai acara, Direktur Utama PTPN II dan Kepala BNPT menyatakan langkah terkait izin pinjam-pakai lahan sudah melalui persetujuan Menteri BUMN Rini Soemarno. Hal ini sudah dibicarakan sebelumnya oleh Kepala BNPT dengan Menteri BUMN pada paparan Kepala BNPT di hadapan seluruh CEO BUMN di Bandung beberapa waktu silam.

Lebih lanjut, Direktur Utama PTPN II mengatakan sangat mendukung program Kepala BNPT. Proses tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU) akan diproses dengan Kementerian BUMN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia juga mengatakan akan berupaya mengerahkan lebih banyak dukungan kepada Ponpes Al-Hidayah Sumatera Utara.

“Program Deradikalisasi dan BNPT sangat luar biasa kami sebagai bagian dari negara tentu mendukung. Kami akan berupaya mengajak BUMN lain yang ada di Sumatera Utara, yang berjumlah 6 BUMN, untuk bantu memberdayakan secara ekonomi, keterampilan dan pendidikan,” tutup M. Abdul Gani.