Makassar – Deradikalisasi sebagai upaya dari bingkai penanggulangan terorisme menyeluruh; hulu hingga hilir, perlu dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparat. Penanggulangan terorisme yang tidak bisa dilakukan sendiri memang menuntut kerja sama dan sinergi dari berbagai pihak tiap stakeholder keamanan negara. Hal inilah yang kian intensif digemakan oleh Direktorat Deradikalisasi BNPT.

Bertempat di Aula Eboni, Hotel Gammara, Makassar, Sulawesi Selatan, Direktorat Deradikalisasi menggelar Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pendamping Sasaran Deradikalisasi di Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Tahun 2019. Hadir dalam kegiatan ini ialah Kepala BNPT, Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Henri Paruhuman Lubis, Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Dr. Irfan Idris, M.A serta Kelompok Ahli BNPT, Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si.

BNPT selaku leading sector pelaksanaan deradikalisasi mulai awal tahun 2019 telah menginisiasi pembentukan kelompok kerja deradikalisasi. Kali ini kegiatan yang berlangsung selama 4 hari pada 25-28 November tersebut melibatkan unsur TNI, Polri Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, serta FKPT dari wilayah-wilayah terkait.

Dibuka oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH pada Selasa (26/11), menyampaikan harapannya kepada peserta anggota Kelompok Kerja Pendamping Sasaran Deradikalisasi. Pasalnya pelaksanaan program membutuhkan optimalisasi dalam pelaksanaannya dari seluruh pihak terkait. Kegiatan ini sendiri dilatarbelakangi sulitnya melakukan pengawasan kepada peserta program deradikalisasi. Diharapkan program pendampingan dapat mengatasi keterbatasan dalam hal sumber daya.

“Disini akan disampaikan materi deradikalisasi untuk sasaran, agar dapat terus saling bertukar informasi terbaru. Semua sinergi, semua berupaya tutup permasalahan bangsa. Sebagai perpanjangan tangan BNPT diharapkan dapat memahami visi misi BNPT, di mana penggunaan pendekatan keras menjadi upaya terakhir,” ujar Kepala BNPT.

Adapun tujuan dari kegiatan ini ialah untuk mengkoordinasikan Kelompok Kerja pendamping kepada sasaran deradikalisasi yang berasal dari instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan program deradikalisasi, menyamakan pemahaman pelaksana sehingga kegiatan deradikalisasi guna mencapai kegiatan deradikalisasi yang optimal, tertib dan lancar, memberikan pendampingan intensif kepada sasaran deradikalisasi di masyarakat, melakukan monitoring dan evaluasi pemahaman kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan sasaran deradikalisasi serta menguatkan kerja sama dengan instansi dan tokoh masyarakat terkait.

Kepala BNPT yang ditemui usai pembukaan mengatakan koordinasi lintas kementerian diharapkan dapat menghasilkan sinergi upaya deradikalisasi yang menyeluruh. Hal ini diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan deradikalisasi.
“Kendala kita luar biasa, secara geografis sangat sulit kita dari Jakarta bisa mengatur, memonitor ini semua. Sebab itu peran serta yang kita harapkan maksimal, agar sasaran diperhatikan di mana tempat tinggalnya, bagaimana akses-akses untuk mengembalikan perasaan mereka untuk jadi orang yang baik dan kita berharap banyak dengan rekan-rekan yang ada di wilayah ini untuk bersinergi monitor dan berikan pendampingan, kepada mantan-mantan narapidana termasuk kepada keluarganya dan kerabatnya,” ujar Kepala BNPT.

Program pendampingan merupakan manifestasi dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang membutuhkan sinergi dengan melibatkan peran dari semua elemen masyarakat tanpa terkecuali, baik sebagai komponen cadangan maupun sebagai komponen pendukung untuk tetap menjaga keutuhan NKRI. Selama kegiatan, para peserta Kelompok Kerja akan dibekali materi dari berbagai narasumber terkait. Di antaranya jajaran BNPT, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kelompok Ahli BNPT, Kapolda Sulawesi Selatan, Pangdam XIV/Hasanuddin, Panglima Komando Operasi AU II Makassar, Kakanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan, dan Mitra Deradikalisasi BNPT.