Jakarta – Penanganan radikalisme dan terorisme yang harus ditangani dari hulu ke hilir membuat BNPT dalam melakukan upaya penanggulangan terorisme menjalin sinergi yang optimal dengan banyak kementerian dan lembaga. Salah satu kerja sama yang dijalin adalah dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah terjalin sejak tahun 2017 lalu melalui Perjanjian Kerja Sama dan Memorandum of Understanding (MoU).

Kali ini unit kerja Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupa kesepakatan bersama terkait petunjuk teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pengamanan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka Penanggulangan Terorisme. Penandatanganan dilakukan di Hotel Grand Sahid, Jakarta (19/11).

Penandatanganan Keputusan Bersama ini dilakukan antara Direktur Perlindungan BNPT, Brigjen Pol Drs. H. Herwan Chaidir, dengan pejabat dari tiga direktorat Kementerian ESDM yaitu Iwan Prasetya Adhi, S.E., Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Ir. Munir Ahmad, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan Halim Sari Wardana, S.T., M.M., Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Diharapkan kedepannya acuan teknis ini menjadi pedoman kedua instansi untuk melakukan kerja sama yang lebih terfokus dalam menanggulangi terorisme sesuai tugas dan fungsi masing-masing serta meningkatkan sinergi hingga dapat berdampak dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara.

Dalam sambutannya, Direktur Perlindungan BNPT menjelaskan pentingnya menjalin kerja sama dengan para Sesditjen yang membawahi pengelolaan sumber energi yang termasuk dalam kategori objek vital nasional yang rentan menjadi target aksi serangan teror.

“Objek vital nasional ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak berkaitan dengan devisa negara, berkaitan dengan pertahanan, dengan segala sendi kehidupan, ini yang harus kita amankan secara fisik. Namun tidak hanya secara fisik bangunan, internal juga. Kalau kita berbicara radikalisme dan terorisme ini tentunya berkaitan dengan paham ideologi manusia. ESDM memiliki ribuan karyawan, jangan sampai karyawan-karyawan tersebut justru mengacau dari dalam karena terpapar paham radikalisme. Jadi kita harus punya kemampuan deteksi dini terhadap komponen sumber daya manusia sekaligus waspada terhadap serangan dari luar,” ungkap Brigjen Pol Drs. H. Herwan Chaidir.

Direktur Perlindungan BNPT kemudian menambahkan bahwa kerja sama yang dilakukan dapat berupa proteksi kawasan obyek vital contohnya membangun sistem keamanan berlapis maupun mengadakan pelatihan bagi para petugas di lapangan. Sementara untuk penanganan secara internal dapat diwaspadai dengan melakukan upaya-upaya maksimal dengan penyuluhan, screening, atau memberikan sanksi bagi para karyawan maupun pegawai yang terindikasi terpapar paham radikal terorisme.

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Ir. Munir Ahmad, kemudian menambahkan bahwa proteksi di sektor ketenagalistrikan bisa menjadi poin utama yang akan di tindaklanjuti lebih dalam lagi oleh kedua instansi. Fenomena padam listrik secara masif yang dialami wilayah Jawa pada bulan Agustus yang lalu menjadi contoh disrupsi yang melumpuhkan aktivitas masyarakat. Hal ini bisa saja membuat celah besar bagi para pelaku teror untuk melakukan aksi teror. Terakhir, Iwan Prasetya Adhi, S.E., Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, berharap ada langkah konkrit kedepannya dalam pengamanan obvitnas salah satunya melalui pertukaran informasi yang disertai oleh monitoring bersama secara rutin.

“Saya sangat berharap ada langkah konkrit dari BNPT maupun dari Ditjen Migas terutama dalam melakukan pengamanan terhadap objek-objek vital nasional yang dikelola oleh Ditjen Migas. Mengingat bahwa aset-aset di Ditjen Migas ini luar biasa besar dan krusial bagi hajat hidup orang banyak, baik di industri hulu migas, seperti pengeboran minyak di seluruh Indonesia. Kemudian juga di hilir, baik di pendistribusian pipa migas, pipa minyak, dan segalanya yang berkaitan dengan energi,” ungkap Iwan Prasetya Adhi, S.E.

Menutup kegiatan, Direktur Perlindungan BNPT menjelaskan bahwa selama ini BNPT sebagai focal point program Sinergisitas antar 36 K/L telah bergerak di tiga Provinsi (Sulawesi Tengah, NTB dan Jawa Timur) untuk membangun infrastruktur, ekonomi, pendidikan pembenahan prasarana dan sarana dan penyuluhan bagi masyarakat di wilayah-wilayah yang rentan terpapar paham radikal terorisme. Pola pendekatan lunak ini menjadi salah satu program unggulan BNPT yang nyata menyentuh masyarakat dan diharapkan kedepannya banyak Kementerian yang akan bekerja sama menyumbangkan program-program inovatif masing-masing Kementerian untuk menyentuh masyarakat dengan hati (soft power approach) sebagai upaya menyeluruh penanggulangan radikalisme dan terorisme dari hulu ke hilir.

“Energi yang terbarukan nantinya bisa membantu agar ekonomi mereka di sana lebih hidup, sehingga masyarakat akan melupakan yang namanya kebencian, dendam, dan mudah tersengat paham radikal, ini yang kita harapkan. Semoga hal ini berjalan dengan paralel dengan program pemerintah ‘Indonesia Maju’ yang berkeinginan negara ini betul-betul mandiri, dengan berdasarkan semangat kegotongroyongan. Semua Kementerian di sini harus sama-sama bahu-membahu jangan hanya persoalan radikalisme ini diserahkan kepada BNPT semata,” tutup Direktur Perlindungan BNPT.